Pilpres 2024

Klarifikasi Ganjar di Markas DPP PDIP: Tegak Lurus Keputusan Ketum, Siap Jika Ditugaskan Megawati

Ganjar Pranowo terima peringatan dari DPP PDIP terkait pernyataannya siap jadi Capres 2024. Ganjar tegaskan tegak lurus putusan Megawati Soekarnoputri

Istimewa
Kader PDIP sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) saat berada di Kantor DPP PDIP. Ganjar disambut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun, Senin (24/10/2022). 

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, memenuhi undangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai banteng moncong putih, Senin Senin (24/10/2022).

Ganjar hadir di markas PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, untuk memberi klarifikasi terkait pernyataan kesiapannya maju sebagai calon presiden (Capres) 2024.

Dalam kesempatan itu, Ganjar menegaskan, ia tegak lurus kepada putusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Termasuk, ketika nantinya ditugaskan Megawati untuk maju dalam pertarungan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebagai kader PDIP, tegas Ganjar Pranowo, keputusan Ketua Umum Megawati Soerkanoputri harus dijalankan oleh dirinya maupun kader lainnya.

Baca juga: Dua Alasan Dewan Kolonel Pendukung Puan Capres 2024 Diberi Surat Cinta PDIP: Teguran Keras

Baca juga: Dukung Ganjar Capres 2024, Rudy Siap Disanksi PDIP: Mestinya Dibedakan, Mendukung dan Mencalonkan

Baca juga: Ganjar Nyatakan Siap Jadi Capres 2024: Demi Bangsa dan Negara Ini, Apa yang Kita Tidak Siap?

"Saya orang diklat. Semua kader mesti siap, apapun. Tapi keputusan ada di Ketua Umum (PDIP) dan itu adalah keputusan kongres dan semua kader harus ikut," katanya di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, 

Lebih lanjut, Ganjar mengatakan dirinya selaku Gubernur Jawa Tengah akan berfokus untuk membereskan masalah-masalah di daerahnya seperti stunting dan bencana alam sesuai dengan perintah dari Megawati.

Dapat peringatan dari partai

Sehingga, menurutnya, saat dirinya menyatakan siap menjadi capres dan mendapat peringatan dari PDIP maka hal tersebut merupakan bagian dari pendisiplinan kader.

"Kami mendapatkan peringatan dan saya sebagai kader harus terima (untuk diperingatkan -red)," jelasnya.

Sebelumnya, Ganjar dipanggil terkait pernyataan siap menjadi capres 2024 oleh DPP PDIP ke Kantor DPP PDIP, Senin (24/10/2022).

Ganjar sampai di Kantor DPP PDIP sekira pukul 16.00 WIB dengan menggunakan mobil Toyota Prado berwarna hitam.

Saat wartawan mengejarnya, mobil Ganjar Pranowo langsung masuk ke area Kantor DPP PDIP tanpa ada sepatah katapun.

Kemudian saat keluar dari mobil, ia mengenakan atribut merah PDIP dan sempat melambaikan tangan serta mengacungkan jempol ke arah wartawan yang berada di luar kantor DPP PDIP.

Lalu Ganjar pun langsung masuk ke dalam Kantor DPP PDIP.

Pengamat: Pemanggilan Ganjar adalah Keharusan demi Jaga Marwah PDIP

Pengamat politik, Ujang Komarudin menilai pemanggilan Ganjar Pranowo oleh PDIP terkait deklarasi siap menjadi calon presiden (capres) 2024 perlu dilakukan.

Menurutnya, pemanggilan itu demi menjaga marwah dari partai berlambang banteng dengan moncong putih itu.

"PDIP kelihatannya sedang menjaga marwahnya dan disiplin di internalnya agar semua kader patuh dan taat kepada aturan partai," ujarnya kepada Tribunnews.com, Senin (24/10/2022).

Di sisi lain, Ujang menganggap ketika Ganjar tidak dipanggil PDIP, maka kader lain pun bisa dimungkinkan untuk melakukan hal serupa.

Bahkan, kata Ujang, sangat dimungkinkan kader lain akan bermanuver ke partai lain terkait pencalonan Capres 2024.

"Nanti (kader) bisa membangkang, bermanuver, dan berbuat seenaknya tanpa mengindahkan aturan-aturan partai yang ada," katanya.

Selain menjaga marwah, Ujang melihat pemanggilan Ganjar adalah bentuk menjaga kesolidan dan kedisiplinan terhadap kader dari PDIP.

Terkait kedisiplinan, dirinya berujar melalui Sekjen PDIP, Hasto Kristanto telah membuat aturan bahwa kader tidak boleh membicarakan soal capres-cawapres.

"Itu kan aturan internal," pungkasnya.

Dewan Kolonel dapat peringatan keras

Sebelumnya diberitakan, sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang menjadi anggota 'Dewan Kolonel' mendapat teguran keras dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Diketahui, Dewan Kolonel merupakan kelompok kader di tubuh PDIP yang secara terbuka mendukung Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.

Ada dua alasan mengapa DPP PDIP melayangkan 'surat cinta' atau teguran keras kepada para anggota Dewan Kolonel.

'Surat cinta' DPP PDIP untuk anggota Dewan Kolonel ditandatangani Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun dan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Ya, kita memberi teguran keras dan terakhir ya kepada beberapa anggota," kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun saat dihubungi Kompas.com, Jumat (21/10/2022).

Keberadaan Dewan Kolonel sebelumnya diungkapkan oleh para pencetusnya, salah satunya Trimedya Panjaitan.

Anggota Komisi III DPR itu menyatakan, dirinya diutus menjadi Koordinator Dewan Kolonel untuk Puan Maharani.

"Gue jadi koordinator. Jadilah pada saat itu. Kemudian, pas Pak Utut ke luar kota sama Mbak (Puan), disampaikan sama Pak Utut, Mbak senang. Sudah gitu aja, tidak ada program yang rigid," kata Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 20 September lalu.

Dua alasan

Surat teguran itu diketahui ditandatangani oleh Komarudin dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Komarudin mengungkapkan dua alasan para anggota Dewan Kolonel itu ditegur.

Pertama, pembentukan Dewan Kolonel yang dinilai seperti organisasi sayap partai.

Padahal, DPP PDI-P menilai, tidak ada organisasi partai yang strukturnya mirip militer.

"Jadi mau dibuat organisasi sayap underbow dari partai, itu semua harus mengacu kepada aturan induk organisasi itu AD/ART partai, peraturan-peraturan organisasi lainnya," kata Komarudin.

"Nah apalagi tidak ada itu di AD/ART, organisasi sayap partai itu berbau militer, itu tidak ada," sambungnya.

Dengan demikian, lanjut Komarudin, tidak ada di tubuh PDI-P yang namanya Dewan Kolonel ataupun Dewan Jenderal.

Alasan kedua, Komarudin menyatakan bahwa beberapa anggota partai itu tidak boleh mengungkapkan dukungan calon presiden (capres) terhadap siapa pun sebelum Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengumumkan pencapresan.

"Perintah keputusan menyangkut dukung mendukung capres itu bagi struktur partai atau anggota DPR itu kan elitenya PDI Perjuangan," kata Komarudin.

"Jadi tidak bisa membagi kubu-kubu, mendukung si A, si B semua tegak lurus untuk mengamankan keputusan kongres yaitu menunggu keputusan Ketua Mmum Megawati Soekarnoputri."

"Jadi tidak bisa dibuat kubu-kubuan itu," ujar anggota Komisi II DPR itu.

Bisa berujung pemecatan

Lebih lanjut Komarudin menjelaskan bahwa pihaknya memiliki aturan mengenai surat teguran tersebut.

Menurutnya, surat teguran itu juga memiliki tahapan yang berjenjang dengan sanksi terakhir pemecatan.

"Dan teguran itu berjenjang. Jadi, kalau berulang-ulang ya diberi teguran keras, teguran keras terakhir. Kalau diulang lagi, ya teguran lebih keras, ya pemecatan," ujarnya.

Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan, surat tersebut sudah ditandatanganinya bersama dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto.

Namun, jika terkait pemecatan, hal itu akan ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Prosedurnya kita rekomendasikan. Bidang kehormatan merekomendasikan kepada ibu ketua umum."

"Lalu, ibu ketua umum menandatangani pemecatan kalau sudah menyangkut pemecatan dan keanggotaan," katanya.

"Kalau yang masih dalam teguran itu masih saya dengan Pak Sekjen yang tanda tangan," ujar Komarudin lagi. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dipanggil PDIP, Ganjar: Tetap Siap ketika Diusung Jadi Capres oleh Megawati

Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved