Berita Nasional
Dua Alasan Dewan Kolonel Pendukung Puan Capres 2024 Diberi 'Surat Cinta' PDIP: Teguran Keras
DPP PDIP memberikan 'surat cinta' atau teguran keras kepada anggota Dewan Kolonel -wadah elite PDIP yang mendukung Puan Maharani Capres 2024-.
lihat foto
TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang menjadi anggota 'Dewan Kolonel' mendapat teguran keras dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.
Diketahui, Dewan Kolonel merupakan kelompok kader di tubuh PDIP yang secara terbuka mendukung Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.
Ada dua alasan mengapa DPP PDIP melayangkan 'surat cinta' atau teguran keras kepada para anggota Dewan Kolonel.
'Surat cinta' DPP PDIP untuk anggota Dewan Kolonel ditandatangani Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun dan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
"Ya, kita memberi teguran keras dan terakhir ya kepada beberapa anggota," kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun saat dihubungi Kompas.com, Jumat (21/10/2022).
Keberadaan Dewan Kolonel sebelumnya diungkapkan oleh para pencetusnya, salah satunya Trimedya Panjaitan.
Baca juga: Dukung Ganjar Capres 2024, Rudy Siap Disanksi PDIP: Mestinya Dibedakan, Mendukung dan Mencalonkan
Baca juga: PDIP Tak Buru-buru Umumkan Capres yang Diusung, Hasto: Terus Begerak, Mempersiapkan
Baca juga: Airlangga Sebut Deklarasi Capres Sebelum Waktunya Ganggu Jalannya Pemerintahan, Sindir Siapa?
Anggota Komisi III DPR itu menyatakan, dirinya diutus menjadi Koordinator Dewan Kolonel untuk Puan Maharani.
"Gue jadi koordinator. Jadilah pada saat itu. Kemudian, pas Pak Utut ke luar kota sama Mbak (Puan), disampaikan sama Pak Utut, Mbak senang. Sudah gitu aja, tidak ada program yang rigid," kata Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 20 September lalu.
Dua alasan
Surat teguran itu diketahui ditandatangani oleh Komarudin dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Komarudin mengungkapkan dua alasan para anggota Dewan Kolonel itu ditegur.
Pertama, pembentukan Dewan Kolonel yang dinilai seperti organisasi sayap partai.
Padahal, DPP PDI-P menilai, tidak ada organisasi partai yang strukturnya mirip militer.
"Jadi mau dibuat organisasi sayap underbow dari partai, itu semua harus mengacu kepada aturan induk organisasi itu AD/ART partai, peraturan-peraturan organisasi lainnya," kata Komarudin.
"Nah apalagi tidak ada itu di AD/ART, organisasi sayap partai itu berbau militer, itu tidak ada," sambungnya.
