Tak Ada Pangkalan Truk di Pati, Sopir Mengeluh Kehilangan Ban Serep dan Aki, Mengadu ke DPRD

TRIBUNMURIA.COM, PATI - Puluhan pengemudi truk yang tergabung dalam Paguyuban Sopir Pati (PSP) beraudiensi dengan DPRD Pati, Jumat (28/1/2021).

Audiensi berlangsung di Ruang Badan Anggaran DPRD Pati.

Para sopir kendaraan besar yang didampingi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Pati mengeluhkan tidak adanya pangkalan truk yang bisa mereka manfaatkan untuk parkir.

Mereka meminta Pemkab Pati membangun pangkalan truk yang representatif. 

"Sejak pangkalan truk di Margorejo diubah jadi Plaza Pragolo, tidak ada lagi pangkalan yang bisa kami manfaatkan untuk parkir."

"Kami terpaksa parkir di pinggir jalan atau di pom bensin yang mestinya bukan peruntukannya, sehingga banyak menimbulkan masalah," ujar Ketua PSP Muhammad Syahidul Anam. 

Warga Desa Wedusan Kecamatan Dukuhseti ini mengatakan, truk yang parkir di tepi jalan kerap menjadi incaran pencuri.

Tak hanya itu, kendaraan besar seperti truk tronton dan trailer yang diparkir di pinggir jalan juga mengganggu pengguna jalan yang lain. 

Tidak jarang pula, parkir sembarangan berujung teguran dari polisi lalu-lintas. 

"Aki dan ban serep hilang, bahkan BBM dikuras orang, sering kami alami."

"Belum lagi masyarakat yang merasa terganggu karena aksesnya tertutup."

"Banyak juga anggota kami yang ditegur polisi karena parkir di bahu jalan."

"Sebab memang rawan menimbulkan kecelakaan," keluh Anam yang biasa membawa truk dengan rute Jakarta-Surabaya.

Ketua DPC Sarbumusi Pati Husaini berharap, pemerintah bisa mengatasi persoalan ini.

Terlebih, di kawasan Pantura Timur hanya Pati yang tidak memiliki fasilitas pangkalan truk. 

"Daerah tetangga sudah ada semua, bahkan ada yang punya dua pangkalan truk."

"Karena itu, pangkalan yang dulu pernah ada dan dialihfungsikan harus diganti dengan yang baru," kata dia. 

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin juga setuju bahwa pangkalan truk adalah fasilitas yang sangat penting.

"Akibat tidak punya pangkalan truk, selain mengganggu pengguna jalan, kalau parkir di jalan lingkar, petani juga terganggu," ujar dia.

Ali mengatakan, aspirasi para sopir truk akan ia tindaklanjuti.

Ia akan menyampaikan usulan mereka dalam penyusunan rencana kerja (renja) 2023.

"Kami akan koordinasi dengan eksekutif, dalam hal ini bupati," kata dia.

Ali mengatakan, sebagai solusi sementara, para sopir bisa parkir di bahu jalan, tapi jangan terlalu ke tengah.

"Kemudian ada tanah milik pemerintah yang kosong."

"Atau terminal di Juwana itu juga bisa ditempati," ucap dia.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pati Teguh Widyatmoko yang hadir dalam forum audiensi menjelaskan, rencana pembangunan pangkalan truk sebenarnya sudah ada.

Dishub, kata dia, pernah melakukan kajian rencana pembangunan tersebut pada 2018 dengan lokasi di Batangan. 

"Hasil kajian saat itu, dibutuhkan lahan sekitar dua hektare dengan perincian 1,2 hektare untuk luasan bangunan, 15 ribu meter persegi untuk pelataran dan akses, serta sisanya difungsikan ruang terbuka hijau," papar Teguh. 

Ia menambahkan, berdasar penghitungan ketika itu, dibutuhkan anggaran setidaknya Rp19,4 miliar.

Nominal tersebut belum termasuk biaya pengadaan tanah. (mzk)