TRIBUNMURIA.COM, PATI - Politikus Gerindra yang kini menjadi Bupati Pati Sudewo menyatakan 100 persen mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mendirikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Sudewo menegaskan bakal membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Pati, lebih awal dibanding daerah lain.

Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat menetapkan kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan Kopdes Merah Putih yang akan dibangun di 70.000 desa di seluruh Indonesia. 

"Dan Kabupaten Pati harus mengambil bagian penting dalam agenda ini."

"Kita akan membentuk lebih awal daripada yang lain. Siap ya!" ucap Bupati Pati Sudewo di hadapan para Kepala Desa (Kades) dan Lurah se-Kabupaten Pati di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (7/3/2025). 

Pada kesempatan tersebut, Sudewo bahkan langsung melakukan panggilan video (video call) kepada Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, lewat telepon seluler pribadinya. 

Menkop lantas memberikan dukungan penuh terhadap program pendirian Kopdes Merah Putih di Kabupaten Pati. 

Sudewo menjelaskan, Kopdes Merah Putih ini menjadi program pemerintah pusat untuk semua desa. 

Tujuannya ialah untuk memperpendek rantai distribusi barang, menghilangkan tengkulak, serta mencegah warga terlibat pinjaman rentenir atau pinjaman daring (pinjaman online/pinjol).

"Tujuannya memperpendek rantai pendistribusian barang, utamanya logistik dari pemerintah, misalnya pupuk."

"Tidak perlu lagi harus melalui pihak ketiga, melainkan dari gudang pupuk langsung bisa ke koperasi di desa tersebut."

"Kemudian dari koperasi bisa langsung ke warga. Demikian halnya dengan gas elpiji dan sembako, nantinya juga ke koperasi," papar Sudewo sebagaimana rilis yang dikirim Prokompim Setda Kabupaten Pati. 

Sudewo menambahkan, Kopdes Merah Putih juga akan dibantu akses permodalannya dari bank milik negara. 

"Sehingga koperasi ini nantinya diharapkan tidak hanya membantu distribusi logistik pemerintah kepada warga, melainkan juga sebagai penggerak kegiatan perekonomian di desa," ucap dia. 

Menurut Sudewo, saat ini petunjuk teknisnya sedang disusun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan kementerian terkait lain. 

"Bila juknisnya nanti sudah jadi, tentu akan segera disosialisasikan kepada warga agar desa segera melakukan pendirian koperasi," ucap dia. 

Sudewo memaparkan, nanti akan ada tiga model pendidian. Pertama, membangun koperasi baru. Kedua, merevitalisasi koperasi yang sudah ada. Ketiga, membangun dan mengembangkan. 

"Jadi fleksibel tergantung kondisi desanya masing-masing," kata dia. 

Menurut Sudewo, pemerintah menargetkan pada Juli sudah terbentuk Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. 

"Untuk Kabupaten Pati kami mulai dari sekarang, dengan memberikan pemahaman kepada semua kepala desa tentang hal ini dan juga sekaligus memberikan semangat kepada kepala desa untuk mendirikan koperasi desa merah putih ini," tutur dia. 

Terkait modaln pendirian koperasi, menurut Sudewo nantinya bisa dialokasikan dari dana desa.

"Jadi nanti dana desa itu ada skema yang digunakan untuk untuk pengelolaan koperasi ini," ucap dia. 

Kebijakan ini juga akan didukung dengan revisi regulasi terkait penggunaan dana desa. Sebab tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memastikan desa-desa berkembang dan memiliki fondasi ekonomi yang kuat.

"Dan bilamana nanti dari dana desa tidak cukup, maka akan dibantu dari APBN pemerintah pusat dan bisa juga dari bank negara."

"Sehingga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga akan berperan dalam pendanaan program ini," tandas dia.

Kopdes Merah Putih ramai-ramai ditolak kades

Dilansir Kompas.com, sejumlah kepala desa di Kabupaten Purworejo menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Mereka menilai kebijakan ini bersifat pemaksaan dan berpotensi mengganggu program desa lainnya.

Salah satu kepala desa di Purworejo, Dwinanto, mengungkapkan bahwa saat ini para kepala desa sedang melobi agar kebijakan ini dibatalkan.

Jika Presiden Prabowo Subianto tetap memaksakan kebijakan itu, maka mereka tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi turun ke jalan. 

"Teman-teman yang ada di organisasi perangkat maupun kades se-Indonesia sedang berupaya untuk melobi agar kebijakan ini tidak jadi dilaksanakan."

"Bahkan, tidak sedikit yang mengancam untuk turun ke jalan jika tetap dipaksakan," ujar Dwinanto, Kamis (6/3/2025).

Dwinanto menyoroti bahwa saat ini hampir semua program dan anggaran diarahkan ke program makan bergizi gratis (MBG), termasuk potensi pemangkasan dana desa.

"Kita prihatin, seolah-olah semua program, semua kegiatan, semua anggaran fokusnya adalah makan bergizi gratis."

"Kemudian program-program lain dan dana desa akan dikebiri. Ini yang kemudian tidak sepakat," jelasnya.

Menurut Dwinanto, kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tidak sesuai dengan kondisi di desa dan mengabaikan kewenangan desa dalam menentukan programnya sendiri.

"Ada landasan hukumnya kalau desa itu punya kewenangan menentukan program dan visi-misinya. Kalau seperti ini, desa dipaksa oleh pusat untuk satu program mendirikan koperasi."

"Lalu, bagaimana dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan Bumdes yang sudah berjalan?" katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/3/2025), untuk membahas kebijakan strategis pemberdayaan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kop Des Merah Putih).

Dalam rilis resmi Sekretariat Kabinet, kebijakan ini akan diterapkan di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.

"Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih, jadi disingkat Kop Des Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70.000 desa," kata Zulhas. (*)