TRIBUNMURIA.COM  - Siswa di Papua Pegunungan, menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan lebih menuntut pendidikan gratis dari pemerintah.

Aksi unjuk rasa ratusan siswa menolak Makan Bergizi gratis dan menuntut pendidikan gratis terjadi di Yahukimo, Papua Pegunungan, Pada Senin (3/2/2025).

Diketahui, aksi penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diiikuti oleh sekitar 500 siswa SMA, SMP dan SD, di sekitar Tugu Jam, Kota Dekai, Yahukimo.

Baca juga: Menilik Kesiapan Kudus Laksanakan Progam Makan Bergizi Gratis, Begini Kata Kasdim Mayor Muhlisin

Baca juga: Berkah Imlek, Warga Bisa Makan Enak Gratis di Kelenteng Hok Tik Bio Pati, Disediakan 1.500 Porsi

Baca juga: Program MBG di Banyumas, Kecemburuan Sosial hingga Pengakuan Siswa Lebih Enak Bekal dari Mama

Selain peserta aksi unjuk rasa mempertanyakan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program Makan Bergizi Gratis.

Selain siswa di Yahukimo, Organisasi Papua Merdeka (OPM) juga menyatakan penolakan terhadap MBG.

Akademisi Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat, Agus Sumule, menyayangkan keterlibatan TNI dalam program MBG.

Menurutnya, program ini akan lebih diterima bila pelaksananya adalah pihak sipil, bukan militer.

Hal itu dia utarakan menanggapi pendapat para pengunjukrasa di Yahukimo, Senin (03/02) yang mempertanyakan keterlibatan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pelaksanaan MBG di wilayah itu.

"Di Yahukimo itu kan ada caretaker pemda, di Intan Jaya juga begitu," ujar Agus Sumle.

"Mereka yang [seharusnya yang] bicara, mereka bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak," tambahnya kepada wartawan di Intan Jaya, Yamoye Abeth, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Selasa (04/02).

DItuturkan, aksi penolakan terhadap MBG tak perlu terjadi apabila pelaksanaannya digelar oleh pihak-pihak yang "memahami dinamika" konflik di wilayah itu.

"Itu yang saya bilang, [penyelenggara MBG] itu [semestinya] yang mengerti sampai sedalam-dalamnya, dinamika, arti, penafsiran [situasi di Yahukimo], itu ya pemerintah daerah," katanya.

Mengapa ratusan siswa Yahukimo gelar demo tolak MBG? 

Dalam aksinya, Forum Pelajar se-Yahukimo berorasi dan membeberkan spanduk yang intinya menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami monolak makan bergizi gratis, yang kami minta adalah beasiswa gratis," kata Donny Siep, salah-seorang pimpinan pengunjuk rasa kepada BBC News Indonesia, Selasa (4/2).

Dalam poster dan spanduknya, mereka juga mempertanyakan kehadiran pasukan TNI dalam proses pembagian makanan bergizi secara gratis itu.

"Di sini kan daerah konflik, dan TNI bawa makanan itu dengan mobil perang, sehingga banyak pelajar dan orangtua siswa yang takut," papar Donny.

Apa reaksi Wakil Bupati Yahukimo?

Para siswa itu juga menuntut pendidikan "gratis, ilmiah dan demokratis".

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Yahukimo terpilih, Esau Miram, mengeklaim program MBG telah diluncurkan di wilayahnya pada awal Januari 2025.

Menurutnya sebagian program itu "sudah berjalan dan sudah dinikmati".

Esau mengaku program itu telah mendapat tanggapan positif oleh para siswa.

"Kalau sekarang ada penolakan, maka pihak sekolah akan dipanggil untuk dengar apa yang menjadi penyebabnya sehingga ada penolakan," ujarnya.

"Yang terpenting saat ini bagaimana mencari formulasi yang tepat untuk penerapannya di wilayah pegunungan yang harus menggunakan pesawat," jelasnya.

Sejumlah media lokal melaporkan bahwa asisten II Setda Kabupaten Yahukimo, Bongga Sumule, membantah tuduhan program MBG mengabaikan budaya lokal.

"Tujuan kami murni kesehatan, yaitu menekan angka stunting yang mencapai 40 persen di Yahukimo. Menu disusun berdasarkan rekomendasi ahli gizi, tapi kami terbuka untuk evaluasi," paparnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yahukimo berjanji akan menggelar dialog terbuka dengan perwakilan pelajar dan tokoh adat untuk mencari solusi win-win solution.

"Kami apresiasi aspirasi pelajar. Dan akan kami laporkan ke pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Yahukimo," ujar Bongga.

Seperti apa penolakan MBG dari Intan Jaya?

Dua pekan lalu, Minggu (19/01), penolakan serupa juga disuarakan Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Bilogai Dekenat Keuskupan Timika di Kabupaten Intan Jaya.

Dalam rilis yang diterima BBC News Indonesia, mereka hanya mengizinkan program MBG di lingkungan sekolahnya "saat launching"  pada Senin, 20 Januari 2025.

Namun mereka "tidak bisa mengizinkan untuk diadakan lagi kegiatan MBG di lingkungannya".

"Kalau memang ada bantuan makanan siap saji, kita boleh menyerahkan kepada pihak yayasan dan guru-guru untuk mereke mengelola dan membagikan makan kepada siswa-siswanya," kata Ketua PSW YPPK Kabupaten Intan Jaya, Pastor Dekan Yance Yanuarius Wadogouby Yogi, dalam rilisnya.

Hal itu dia tekankan, karena pihaknya tidak mau mendapatkan resiko dari pihak orangtua siswa maupun dari pandangan masyarakat.

"Apalagi di Intan Jaya adalah daerah konflik," ujar Pastor Dekan Yance.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Sekolah SMP YPPK Bilogai Dekeneat di Sugapa, Intan Jaya, Karpus Belau, mengatakan, pihaknya mengusulkan agar pembagian MBG dilakukan pihak sekolah atau yayasan.

Ini menurutnya penting, karena pihaknya mendasarkan informasi yang sebelumnya beredar di media sosial tentang MBG di Intan Jaya.

"Karena sebagian besar masyarakat masih belum begitu memahami program ini," kata Karpus kepada BBC News Indonesia, Selasa (4/2).

Dia juga mengusulkan agar pemerintah pusat lebih memperhatikan masalah sarana dan prasarana pendidikan di daerah konflik seperti Intan Jaya.

"Kami sangat membutuhkan lingkungan yang aman. Yang kami butuhkan di daerah ini tidak ada konflik lagi, supaya pendidikan bisa berjalan normal," tegasnya.

OPM tuding makanan padap progra MBG di Papua beracun 

Sejumlah media di Indonesia melaporkan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) Kodap VIII Intan Jaya mengatakan pihaknya menolak program makan bergizi gratis (MBG) di wilayahnya.

"Makan [bergizi gratis] itu mengandung bahan berbahaya yang bisa meracuni generasi Papua jangka panjang.

"Kami tidak segan membakar sekolah dan membunuh para pengkhianat di Intan Jaya," kata pimpinan TPNPB OPM Kodap VIII Intan Jaya, Undius Kogoya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan ancaman keamanan tersebut merupakan tugas TNI dan Polri.

"Ini sudah berkaitan dengan tugas fungsi TNI dan Polri," kata Dadan kepada Kompas.com, Selasa (4/2).

Secara terpisah, Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan menyebutnya sebagai "fitnah keji dan hoaks".

"Tentunya fitnah keji dan hoaks yang disebar oleh gerombolan OPM dan sangat disayangkan," kata Candra Kurniawan. 

"Bisa dimaklumi karena OPM memang menginginkan Papua menjadi terpuruk dan pembangunan tidak berjalan, salah satunya tidak ingin melihat anak-anak sehat bahagia meraih masa depan yang dicita-citakan," ujarnya dalam siaran persnya pada Senin (03/02). 

"Aksi teror membakar sekolah-sekolah ini akan ditindak tegas oleh pemerintah, aparat keamanan dan unsur lainnya," tegasnya.

Pelaksanaan MBG perdana di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, digelar pada Senin (20/1). 

Kementerian Pertahanan melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III mendistribusikan sebanyak 1.000 paket Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk para siswa di sana.

Pelaksanaan pendistribusian ini dipimpin langsung Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Letjen Bambang Trisnohadi menggunakan helikopter. 

TNI akan hadapi secara humanis

Markas Besar (Mabes) TNI berjanji tetap mengedepankan pendekatan humanis ketika meningkatkan pengamanan sekolah atau fasilitas pendidikan setelah adanya ancaman dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Dalam menghadapi ancaman semacam ini, TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat sipil," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025) malam.

Ia kemudian menjelaskan bagaimana pengamanan dilakukan TNI di daerah rawan OPM.

Semisal, patroli rutin bakal ditingkatkan di wilayah-wilayah berpotensi rawan.

Kemudian, lanjut Kapuspen, langkah-langkah preventif dilakukan untuk mengantisipasi aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan proses pendidikan. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Siswa Sekolah di Yahukimo Papua Menolak Program Makan Bergizi Gratis, Kenapa?