Penginapan hanya diperuntukkan untuk anggota DPR. Pasangan atau anggota keluarga yang menginap harus membayar.

Jika pasangan ingin tinggal di properti ini, ia harus membayar setengah dari biaya sewa, yang uangnya masuk ke kas negara.

"Tunjangan hanya semata-mata untuk anggota DPR, bukan untuk pasangan atau anggota keluarga yang lain," kata pejabat parlemen Anna Aspegren saat itu.

Jika tak ingin tinggal di apartemen mungil ini, para anggota boleh menyewa properti lain dengan syarat uang sewanya tak melebihi 820 dollar AS (sekitar Rp 11,6 juta) per bulan.

Untuk ukuran Stockholm, tunjangan uang sewa ini tergolong rendah.

Di masa lalu, tidak ada apartemen dinas bagi anggota dan banyak dari mereka yang biasanya menginap di kantor, yang ukurannya rata-rata 15 meter persegi.

Para anggota DPR Swedia dilarang merekrut staf pribadi atau tenaga ahli. Tapi ada tunjangan untuk menggunakan semacam "staf pendukung atau tenaga ahli bersama" yang disediakan bagi anggota yang memerlukan.

Di pemerintah lokal, upaya penghematan lebih besar lagi. Sekitar 94 persen anggota dewan kota atau dewan daerah tak menerima gaji kecuali bagi mereka yang masuk menjadi anggota komite eksekutif, yang menerima gaji baik karena bekerja penuh waktu atau paruh waktu.

Mengapa demikian?

"Ini adalah pekerjaan sukarela yang bisa kita lakukan di waktu senggang kita," kata anggota dewan kota Stockhom, Christina Elffors-Sjodin.

Situasinya tak berubah

Situasi pada 2019 lalu tampaknya tak begitu berubah hingga sekarang.

Dalam situs resmi Sveriges Riksdag, yakni lembaga legislatif nasional dan badan pengambil keputusan tertinggi di Swedia, masih tertuang sejumlah kebijakan yang mendorong para anggota untuk berperilaku sederhana. 

Misalnya dalam kebijakan perjalanan resmi para anggota, semua didorong untuk memilih alat transportasi termurah.

"Para anggota dapat memutuskan sendiri perjalanan dinas mana yang akan mereka lakukan di Swedia, dan alat transportasi mana yang paling tepat."

"Ketika memilih alat transportasi, anggota harus mempertimbangkan biaya, waktu tempuh, dan dampak lingkungan dari perjalanan tersebut. Aspek keamanan juga harus dipertimbangkan."

"Anggota yang memilih alat transportasi selain yang termurah, harus dapat memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan," tulis dalam situs Sveriges Riksdag, sebagaimana diakses Kompas.com pada Minggu (6/10/2024).