TRIBUNMURIA.COM, SURABAYA - Hubungan 'tak baik' antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sudah berjalan cukup lama.

Setidaknya, hubungan kurang harmonis itu sudah terjadi sejak sekitar 15 tahun belakangan ini.

Demikian klaim dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Baca juga: Hanya Dijadikan Peluru untuk Tembak PKB, Wapres Maruf Amin Enggan Temui Utusan PBNU

Baca juga: Bulat! DPC PKB Kudus Kembali Dukung Cak Imin Kembali Jabat Ketua Umum di Muktamar 2024

Baca juga: Ketua DPC Kudus Sebut Hubungan PKB-NU di Daerah Baik-baik Saja, Mengapa Ikut Laporkan Lukman Edy?

Oleh karenanya, menurut Gus Yahya, ia mendapatkan mandat dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar untuk membenahi PKB. 

Mandat itu diberikan KH Miftachul Akhyar kepada Gus Yahya di Pesantren Miftahussunnah Surabaya, Selasa (13/8/2024).

"Kebetulan hari ini saya berada di Surabaya dan dipanggil beliau (KH Miftahul Akhyar) untuk sowan. Beliau memberikan mandat ini," kata Gus Yahya kepada wartawan.

Mandat tersebut diberikan setelah puluhan kiai berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jombang, pada Senin (12/8/2024).

Setelah mendapatkan mandat dari Rais Aam PBNU, Gus Yahya mengaku akan segera menyusun rumusan-rumusannya. 

"Nanti rumusan-rumusan akan dimatangkan," terangnya.

Dia menjelaskan, masalah antara PKB dan PBNU bukan hanya saat ini.

Hubungan kurang baik dengan PKB menurutnya sudah terjadi sejak 15 tahun terakhir.

"Sebenarnya masalah ini sudah lama, hanya saja belum pernah dilakukan upaya-upaya yang serius dan masif," ujarnya.

Dalam pertemuan di Pesantren Tebuireng, Jombang, kemarin, Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) PKB dari PBNU, KH Anwar Iskandar dan Amin Said Husni mendengarkan keluh kesah para kiai yang hadir.

Dalam pertemuan itu, Kiai Anwar menyimpulkan dua kesepakatan.

Pertama, para kiai sepakat antara PBNU dan PKB memiliki hubungan ideoligis, historis, politis organisatoris, dan kultural.

"Kesepakatan kedua, para kiai meminta PBNU segera mengambil langkah strategis dalam rangka perbaikan PKB ke depan," ucap Kiai Anwar dalam keterangan tertulis, Senin.

Ia mengatakan, kesepakatan itu diambil setelah para kiai merasa bahwa PKB selama ini semakin jauh dari marwah utama pendirian partai.

Konflik antara PBNU dan PKB semakin memanas saat PKB menginisiasi Panitia Khusus Hak Angket DPR RI terkait penyelenggaraan haji 2024.

Pansus tersebut disahkan oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dan dibentuk karena menilai Kementerian Agama bermain dalam kebijakan kuota haji khusus.

DPC PKB Kudus: di daerah, hubungan dengan NU baik-baik saja

Terpisah, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus melaporkan mantan Sekjen Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB Lukman Edy ke Polres Kudus, Rabu (7/8/2024).

Laporan tersebut buntut dari pernyataan Lukman Edy yang dinilai merugikan PKB.

Laporan tersebut dilayangkan oleh Ketua DPC PKB Kudus Mukhasiron, didampingi oleh sejumlah pengurus dan kader.

Laporan tersebut diterima langsung oleh Kapolres Kudus AKBP Ronni Bonic.

“Terkait laporan pasti kami terima. Tindak lanjutnya nanti kami koordinasi dengan Polda Jateng."

"Apakah ditarik penanganannya di Polda atau bahkan di Mabes Polri,” kata Ronni.

Sementara Mukhasiron menjelaskan, laporan tersebut merupakan buah dari pernyataan Lukman Edy tempo hari yang dinilai merugikan PKB.

Pihaknya sebagai pengurus PKB di daerah merasa keberatan atas pernyataan mantan Sekjen PKB tersebut dan dinilai mengandung unsur pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.

“Pernyataan Pak Lukman Edy ini mengandung unsur pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan kepada pengurus dan kader PKB di Kudus dan di Indonesia,” tandas Mukhasiron.

Terkait unsur pelanggaran hukum yang diduga dilanggar oleh Lukman Edy sepenuhnya Mukhasiron menyerahkan kepada kepolisian untuk mendalaminya.

Diketahui Lukman Edy tempo hari mengungkapkan pernyataan yang membuat PKB berang.

Lukman menuding PKB dan ketua umumnya Muhaimin Iskandar tidak transparan dalam keuangan partai, dana pemilu, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden.

Dia juga menuding PKB menihilkan peran para kiai.

Dalam hal ini juga berkaitan dengan konflik terbuka antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan PKB.

 Dilansir dari Tribunnews.com, konflik tersebut mencuat dalam sejumlah momentum. Di antaranya saat tahapan Pilpres 2024 dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji di DPR RI.

Konflik terbuka tersebut ditandai dengan pernyataan-pernyataan antara Ketua PBNU Gus Yahya dan Ketua Umum PKB Cak Imin baik di media sosial maupun media massa.

PBNU juga membentuk Pansus yang bertugas mendalami hubungan antara PBNU dan PKB. 

Pansus ini mulai bekerja. Pansus ini juga telah memanggil mantan Sekjen PKB Lukman Edy.

Menanggapi adanya konflik yang mencuat tersebut Mukhasiron mengatakan, kalau pelaporannya tidak ada kaitannya dengan PBNU.  

“Pernyataan (Lukman Edy) itu hanya terkait persoalan PKB bukan persoalan PBNU. Ini kesadaran kolektif bagi pengurus PKB di semua tingkatan,” kata Mukhasiron.

Mukhasiron menegaskan, untuk hubungan antara PKB di Kudus tidak ada masalah dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).

"Memang selama ini PKB tidak ada persoalan dengan NU hampir semua DPC  PKB dan NU baik di kabupaten maupun provinsi tidak ada masalah."

"Kami anggap PBNU tidak ada masalah dengan PKB. PKB juga tidak ada masalah. Kalau selama ini ada pernyataan mungkin oknum,” kata Mukhasiron. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Rais Aam PBNU Beri Mandat Gus Yahya untuk Benahi PKB