TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Ketua DPD Gerindra Jateng, Sudaryono, dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), dan mundur dari kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2024.

Ketua DPC Partai Gerindra Kudus, Sulistyo Utomo menilai mundurnya Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono dari pencalonan Gubernur Jateng suatu hal yang biasa dalam proses politik. 

Menurut dia, DPC Partai Gerindra Kudus tak mempermasalahkan mundurnya Sudaryono dari pencalonan sebagai Calon Gubernur Jawa Tengah.

Baca juga: Serius Maju Pilgub Jateng 2024, Sudaryono Intens Jalin Komunikasi Politik: Kita Ikhtiar

Baca juga: Datang ke Semarang, Zulhas Tegaskan PAN Usung Kapolda untuk Pilgub Jateng: Dia Penisun Dini

Baca juga: BREAKING NEWS: Kepala LKPP Hendi Kembalikan Berkas Pendaftaran Cagub Jateng di DPD PDIP

Hal ini sekaligus menandakan bahwa politik Gerindra pada Pilgub Jawa Tengah memasuki babak baru. 

DPC Partai Gerindra Kudus tetap menghargai langkah politik yang diambil Ketua Umum dan DPP Partai Gerindra.

Serta siap mendukung siapapun sosok yang nantinya ditunjuk dan mendapatkan rekomendasi dari Partai Gerindra untuk maju sebagai Calon Gubernur Jawa Tengah.

"Kami selaku pengurus partai di DPC Gerindra Kudus siap mengikuti arahan pimpinan."

"Apapun keputusannya, Gerindra harus menang di Pilgub Jateng dan Pilbup Kudus," terangnya, Jumat (19/7/2024).

Sebelumnya, Sudaryono sudah blusukan di beberapa lokasi di Kabupaten Kudus sebagai Calon Gubernur Jawa Tengah untuk mencari dukungan maju dalam kontestasi Pilgub Jateng. 

Sudaryono juga menyambangi Pasar Brayung di Kecamatan Mejobo membawa misi menghidupkan perekonomian pasar tradisional.

Sang Ketua DPD Partai Gerindra Jateng juga menyapa para pedagang pasar, mendengarkan keluh kesahnya sebagai bahan kajian pengembangan pasar tradisional ke depan.

Bahkan, Sudaryono juga memberikan arahan-arahan politik kepada DPC Gerindra Kudus dalam menghadapi Pilkada serentak November mendatang. 

Di antaranya fokus mengusung dan mendukung kader Gerindra sebagai calon bupati atau calon wakil bupati.

Siap menangkan Pilgub dan Pilbup

Partai Gerindra Kudus memastikan bahwa peta politik menuju Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati (Pilbup) Kudus di Kota Kretek sudah dipersiapkan. 

Dua hal tersebut kini menjadi fokus DPC Gerindra Kudus agar dalam pelaksanaannya mandapatkan hasil maksimal.

Gerindra harus mampu bersaing dengan partai politik lainnya untuk memenangkan Cagub - Cawagub dan Cabup - Cawabup yang diusung Partai Gerindra.

"Siapapun sosok yang ditunjuk Gerindra, Pilgub Jateng dan Pilkada Kudus harus menang," tegasnya.

Saat ini Partai Gerindra Kudus hanya mengantongi tujuh kursi dari total 45 kursi DPRD Kudus.

Modal tersebut memaksa Gerindra untuk berkoalisi dengan partai politik lain agar bisa mengusung Cabup-Cawabup Kudus minimal sembilan kursi yang dipersyaratkan.

Semua partai politik dinilai masih berpeluang membangun koalisi bersama Partai Gerindra, termasuk partai pemenang PDI Perjuangan dengan perolehan sembilan kursi DPRD.

Sulistyo menyebut, saat ini masih ada lima nama yang bersaing mendapatkan rekomendasi dari Gerindra. Terdiri dari tiga nama sebagai calon bupati dan dua nama sebagai calon wakil bupati.

Sosok Ketua DPC PDI Perjuangan Kudus Masan, mantan bupati Kudus Hartopo, dan mantan Sekda Kudus Samani Intakoris bersaing kuat untuk mendapatkan rekomendasi Cabup dari Partai Gerindra.

Sementara posisi rekomendasi Cawabup diperebutkan oleh Kader Gerindra Sandung Hidayat dan Bellinda Putri Sabrina Birton.

Pelantikan Sudaryono "kawin politik"

Terpisah, pelantikan tiga wakil menteri (wamen) baru oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat sorotan tajam dari pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli.

Lili menilai, tak ada hal mendesak bagi Jokowi untuk melantik tiga wamen, terutama tambahan satu wamen pada Kementrian Keuangan (Kemenkeu), pada Kabinet Indonesia Maju (KIM), selain bagi-bagi jabatan.

Terlebih, tiga wamen tersebut akan bertugas hanya sekitar tiga bulanm seiring berakhirnya jabatan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2024 mendatang.

"Tak ada hal yang mendesak, terutama tambahan satu wamen di Kementerian Keuangan yang dijabat keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono," kata Lili, dalam keterangan yang diterima Tribunmuria.com, Jumat (19/7/2024).

Selain unsur kemendesakan, Lili juga menyoroti potensi beban keuangan negara pada keputusan Jokowi tersebut.

Dia menilai, para wamen tersebut akan menyedot fasilitas negara hingga hak pensiun, padahal hanya bertugas tiga bulan.

"Pelantikan tiga wamen ini berpotensi menjadi beban keuangan negara," tegasnya.

Diketahui, Jokowi melantik Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan; Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian; dan Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi atau Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ketiganya dilantik di di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Dilansir Kompas.com, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno, menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 3 wakil menteri di pengujung periode kedua pemerintahan, karena ingin memastikan program-programnya dilanjutkan oleh orang-orang dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Pak Jokowi sebenarnya ingin memastikan bahwa orang-orangnya Prabowo adalah orang-orangnya Jokowi," kata seperti dikutip dari program Kompas Petang di Kompas TV, Kamis (18/7/2024).

Adi mengatakan, dengan melantik 3 wakil menteri baru, Jokowi dianggap ingin menegaskan bahwa orang-orang di lingkaran Prabowo juga bagian dari peran Jokowi.

Dia menyampaikan, Thomas serta Sudaryono memang sejak lama diprediksi kemungkinan masuk dalam kabinet.

"Tapi kabinet Prabowo dan Gibran, bukan saat Jokowi masih jadi presiden," ujar Adi.

Menurut Adi, meski masa pemerintahan Jokowi tinggal tersisa 3 bulan, pelantikan 3 wakil menteri itu juga buat menyatukan kepentingan politik Prabowo. 

"Ini yang sepertinya bahwa ketika jokowi tinggal 3 bulan masa kekuatan politiknya, orang-orang terdekat Prabowo ini adalah orang-orang yang sebenarnya ingin coba untuk dikawinkan kepentingan politiknya," papar Adi.

"Jadi dari segi Jokowi ingin kelihatan juga punya investasi, punya kepentingan bahwa orang-orang terdekat Prabowo yang selama ini memang dipersiapkan menjadi kabinet ke depan sudah menjadi bagian dari Jokowi saat ini," sambung Adi.

Terpisah, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, menilai pelantikan tiga wakil menteri disebut menjadi upaya mengakomodasi kepentingan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Ketika ditanya ini untuk siapa, maka jawaban yang pas adalah untuk Presiden Jokowi dalam rangka menjaga legacy-nya. Sementara dalam konteka Prabowo, untuk memenuhi janji-janji kampanyenya," katanya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Di sisi lain, masa periode kedua pemerintahan Jokowi tersisa sekitar tiga bulan lagi, yakni sampai 20 Oktober 2024.

Pada saat itu juga dilakukan pelantikan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

Agung mengatakan, banyak kalangan terkejut saat reshuffle terjadi dengan kehadiran tiga wamen itu.

Sebab, menurut dia, tidak ada yang memperkirakan Presiden Jokowi melakukan hal itu.

"Namun menjadi wajar, menimbang sejak lama narasi keberlanjutan dibawa oleh Presiden terpilih Prabowo ketika kampanye pilpres kemarin sebagai tindaklanjut arahan Presiden Jokowi juga," ujar Agung.

Menurut Agung, pelantikan tiga wamen itu juga memperlihatkan sudah terjalin kesepahaman antara Jokowi dan Prabowo supaya masa peralihan kekuasaan berjalan lancar.

"Otomatis, kehadiran tiga wamen ini sesungguhnya hanya mengafirmasi bahwa antara Presiden Jokowi dan Prabowo seirama dalam memahami keberlanjutan dari hulu sampai hilir," ucap Agung. (sam)