"Karena saya kader partai kok. Kecuali kalau saya mendukung kader partai lain, lha itu mau dipecat atau diapapun kami keliru," ungkapnya.

Dia menegaskan, terkait dukungannya Ganjar Pranowo sebagai capres, tidak ada kekeliruan.

"Karena mendukung, tapi ketika ada yang berbunyi mencalonkan dan sebagainya, nah itu lah yang seharusnya diberi sanksi," ungkapnya.

"Saya siap kok diberi sanksi, namun sanksi berupa apapun, saya tetap PDI Perjuangan," tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto memastikan pihaknya akan memberi sanksi kepada kader yang menyebut nama calon presiden (capres) sebelum ada keputusan dari Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

Bahkan, di beberapa media, dia meminta semua kader partai berlambang banteng itu disiplin dengan aturan tersebut.

Selain itu, dia juga menyampaikan sanksi akan berlaku bagi siapa pun yang melanggar.

Ganjar laku 'dijual' untuk Pilpres 2024

Dilansir Kompas.com, Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Solo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), FX Hadi Rudyatmo, menyebut Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, "laku" untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Pasalnya, sejumlah partai telah menyatakan dukungannya kepada Ganjar sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres 2024.

Misalnya, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Artinya, kader PDI-P "laku dijual". Ganjar dicalonkan berarti kader itu bagus kan."

"Bukan hanya bagi internal (PDI-P) saja, eksternal juga, ada PAN juga," kata Rudy, Selesa (18/10/2022).

Rudy mengatakan, dukungan dari partai lain tidak seharusnya diartikan sebagai pembajakan kader PDI-P, sebab hal itu justru berarti kinerja Ganjar dinilai baik.

"Bukan membajak, kita realistis saja. Saya seneng ada kader yang meminang. Banyak yang mendukung berarti baik kan," ujar Rudy.