TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus mengajak semua anggota dewan untuk menyumbangkan sebagian gajinya kepada masyarakat yang membutuhkan. Utamanya yang terdampak atas kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Ajakan itu disampaikan Mas'an usai menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan badan anggaran dan persetujuan bersama tentang Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, Kamis (15/9/2022).

Mas'an mengatakan, hal ini bukan sekadar usulan semata, namun bentuk wujud real yang bisa dilakukan wakil rakyat (DPRD) untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. 

"Maka kami mengajak (anggota dewan), gaji bulan depan dipotong 20 persen dari besaran gaji sesuai take home pay (THP)," terangnya.

Dia menyebut, ajakan ini semata-mata untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak kebijakan kenaikan BBM subsidi. Meskipun, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan beberapa program bantuan lainnya. 

Nantinya, Masan berharap, ajakan itu bisa direalisasikan dalam bentuk pemberian sembako disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Tadi ada usulan terkait kenaikan BBM subsidi, saya ajak untuk menyumbangkan sebagian gaji sebagai wujud real. Maka, saya mengajak kepedulian teman-teman. Hal ini memang sudah sering kami lakukan, tidak hanya sekarang ini," ujarnya.

Terkait total besarannya, Mas'an memperkirakan bisa lebih dari Rp 100 juta 

"20 persen banyak rupiah. Mungkin lebih dari Rp 100 juta. Kalau mau diajak lebih dari satu bulan, enggak apa-apa, saya oke-oke saja," tuturnya.

Anggota Komisi D DPRD Kudus, Endang Kursistiyani menanggapi ajakan dari ketua DPRD.

Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kudus itu mengatakan, ajakan tersebut merupakan niat yang bagus untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Hanya saja, dia berharap ada pembicaraan lebih lanjut dalam sebuah forum musyawarah, supaya bantuan yang nantinya disalurkan tepat sasaran. 

"Ini spontanitas ketua, perlu dibicarakan bersama untuk membantu masyarakat. Cuman, bantuan itu harus tepat sasaran, istilahnya jangan hanya merencanakan, karena harus disesuaikan," terang dia.

Endang memperkirakan, nilai 20 persen dari gaji anggota dewan belum cukup untuk membantu semua masyarakat di Kabupaten Kudus yang membutuhkan. Sehingga perlu perencanaan sasaran yang tepat dan benar-benar membutuhkan akibat dampak kenaikan BBM subsidi. 

Dia tidak ingin, pemberian bantuan nantinya bisa menimbulkan hal-hal yang kurang baik, dampak tidak tepat sasaran. 

"PAN siap. Semoga yang lain juga begitu, tapi harus lihat sasaran supaya tepat," harapnya. (Sam)