TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Massa dari tiga organisasi pergerakan mahasiswa di Kudus menggelar aksi demonstrasi tolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), Senin (12/9/2022).

Ribuan aktivis mahasiswa ini mulanya menggelar aksi unjuk rasa di Simpang 7 Kudus, selanjutnya mereka konvoi menuju gedung DPRD Kudus, yang berjarak sekitar 2 kilometer (Km).

Massa demonstrasi meblokir jalan raya yang ada di depan gedung dewan, hingga sekitar satu jam lamanya.

Ribuan aktivis mahasiswa ini berasal dari organisasi Pegerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Bakar ban dan atribut demonstrasi

Aksi penutupan jalan raya juga diwarnai bakar-bakaran atribut unjuk rasa di depan kantor DPRD.

Massa tak berpuas diri dan kembali merangsak ke gerbang utama gedung DPRD.

Ribuan aparat penegak hukum dari jajaran TNI Polri dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi agar tidak terjadi kericuhan.

Koordinator aksi, Muhammad Alvin Rizqiya mengatakan, aksi demonstrasi dengan melibatkan tiga organisasi mahasiswa dilakukan untuk menolak kenaikah harga BBM subsidi.

Serta, menuntut pemerintah untuk menurunkan harga BBM subsidi.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum agar mengusut tuntas kasus penimbunan 12 ton BBM solar subsidi yang dilakukan oleh oknum ASN di Kabupaten Kudus dan mafia migas lainnya di Indonesia. 

Pihaknya juga meminta agar ada transparansi pemerintah terkait Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan untuk BBM subsidi. 

"Kami lakukan aksi unjukrasa ini terkait issu nasional dan daerah. Kami juga heran kenapa BBM yang dikelola Pertamina malah semakin tinggi. Berantas mafia migas penimbun BBM subsidi," tegasnya. 

Muhammad Alvin menegaskan, aksi memblokir jalan raya dan membakar atribut unjukrasa dilakukan agar pemerintah dan masyarakat tahu bahwa kami peduli kepada rakyat miskin.

Serta bertekad memperjuangkan rakyat kecil agar tidak semakin tertindas. 

"Kami heran pandemi belum selesai malah menaikkan harga BBM."

"Kami blokir jalan sebagai simbolis bahwa kami mewakili masyarakat benar-benar peduli terkait BBM subsidi yang merupakan hajat bersama."

"Takutnya nanti inflasi meningkat sehingga perekonomian semakin menurun," tuturnya.

Setelah puas menyerukan tuntutannya, massa mulai meninggalkan kantor DPRD Kudus pukul 16.45.

Mas'an temui langsung ribuan demonstran

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Mas'an terjun langsung menemui pengunjuk rasa di depan kantor DPRD, Senin (12/9/2022) sore.

Mas'an masuk ke dalam kerumunan ribuan pengunjukrasa dan menyampaikan orasinya di hadapan ribuan orang.

Dia mengatakan, anggota DPRD selaku dewan perwakilan rakyat paham betul apa yang dirasakan masyarakat saat ini.

Mulai dari imbas kenaikan BBM subsidi, hingga kebijakan-kebijakan lain yang tidak pro kepada rakyat kecil.

Mas'an menegaskan, DPRD bukanlah pihak yang bisa menentukan kebijakan, utamanya terkait kenaikan harga BBM subsidi.

Namun, dia berjanji akan membuka ruang seluas-luasnya untuk diskusi dengan para aktivis mahasiswa, selanjutnya hasil diskusi akan disampaikan kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat.

"Bukan berarti kami tidak tahu, saya akan buka ruang diskusi kepada teman-teman," terangnya.

Mas'an menyebut, aktivis mahasiswa merupakan penerus bangsa yang bisa menyuarakan aspirasi rakyat kecil dengan tertib.

Dia pun sepakat dengan apa yang dituntut pengunjuk rasa dalam rangka membela rakyat kecil.

"Mari kita mulai, tolong bantu kami sebagai penyelenggara pemerintah agar penyaluran LPG sesuai dengan sasaran, karena hari ini belum tertib."

"Terkait tuntutan agar BBM subsidi diturunkan, akan kami sampaikan ke pemerintah pusat selaku pihak yang berwenang," tegasnya.

Mas'an juga tak lupa meminta agar aktivis mahasiswa mengawal terus kinerja anggota dewan perwakilan rakyat.

Dia berharap, mahasiswa berani melakukan unjuk rasa ketika ada anggota DPRD yang malas-malasan bekerja. 

Supaya jalannya birokrasi pemerintah daerah bisa lebih maksimal.  (Sam)