TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kudus melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Kudus, Selasa (30/8/2022).

Mereka menyuarakan beberapa aspirasi masyarakat kepada anggota DPRD, di antaranya menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, menolak kenaikan tarif dasar listrik, dan meminta pemerintah agar memberantas mafia tambang dan migas di Indonesia.

Ketiga tuntutan tersebut disuarakan pengunjuk rasa di depan kantor DPRD dengan penjagaan ketat oleh seratusan aparat kepolisian. 

Baca juga: Bupati Tegal Umi Azizah Resmikan Masjid Cordoba Lebaksiu

Koordinator aksi, Muhammad Eko Prasetyo mengatakan, kebijakan rencana menaikkan harga BBM bersubsidi dinilai tidak tepat jika tidak disertai arah kebijakan yang jelas.

Pihaknya menilai, rencana kebijakan tersebut berpotensi membuat masyarakat semakin sengsara.

Dia meminta, jika kebijakan ini tetap dilaksanakan, perlu dievaluasi kembali siapa saja yang nantinya berhak menerima subsidi, agar tepat sasaran. 

"Adanya inflasi sudah membuat masyarakat berdampak sekali. Apalagi adanya kebijakan menaikkan harga BBM. Kami rasa pemerintah perlu melakukan kajian lagi terhadap kebijakan yang ada," terangnya. 

Eko menyebut, menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik dikhawatirkan akan memicu lonjakan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga masyarakat kecil akan semakin tertekan. 

Pihaknya berharap, pemerintah dan DPR segera mengambil sikap dan mengevaluasi kebijakan yang bakal diaplikasikan, agar nantinya berdampak positif bagi masyarakat. 

Baca juga: Seorang Pegawai Bapenda Kota Semarang Dikabarkan Hilang Sudah Sepekan, Keluarga Mencarinya

"Faktanya hari ini harga BBM terus naik, masyarakat semakin susah karena kebutuhan lain juga melonjak. Kami perlu ketegasan agar kebijakan yang diambil tidak semakin menyengsarakan rakyat," tegasnya.

Aksi demo berlangsung kurang lebih satu jam di depan kantor DPRD Kudus. Sejumlah pengunjukrasa melakukan aksi dorong motor, membawa atribut poster dan boneka simbolis kekejaman pemerintah yang dirasakan rakyat.

"Kami berharap, apa yang kami serukan bisa disampaikan kepada pemerintah pusat dan DPR RI," tukasnya. (*)