TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora menggandeng Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Tengah (Jateng) untuk merintis kerja sama pembukaan layanan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Blora.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Bupati Blora Arief Rohman dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, A Yuspahruddin, di gedung Weeskamer Kemenkumham, Kota Lama Semarang, pada Selasa (21/6/2022).

"Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, dalam waktu dekat Kemenkumham Jateng akan membuka layanan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Blora," ucap Bupati Arief kepada tribunmuria.com, Kamis (23/6/2022).

Menurutnya, saat ini masih banyak produk kerajinan dan UKM Blora yang belum masuk dalam HKI.

"Sehingga masih ada potensi ditiru atau dijiplak pihak lain," ujarnya.

"Dengan hadirnya pelayanan HKI di MPP nantinya bisa mendukung kepastian hukum produk kerajinan dan UKM yang ada di Kabupaten Blora," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, A Yuspahruddin menyatakan senang atas jalinan kerjasama yang dilakukan dengan Pemkab Blora.

Dikatakannya, di Jawa Tengah kaya potensi kerajinan, produk UKM dan merek dagang yang potensial menembus pasar ekspor.

"Hanya saja masih banyak yang terkendala dengan kepengurusan HKI -nya yang meliputi hak cipta, hak paten, merk dagang dan lainnya," terangnya.

Sehingga, pihaknya terdorong untuk mempermudah pelayanan HKI hingga tingkat Kabupaten. Salah satunya dengan Blora.

"Semoga nanti bermanfaat untuk sektor kerajinan, UKM dan industri dagang di Kabupaten Blora," harapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Blora, Bondan Arsiyanti menyampaikan, pembukaan pelayanan HKI oleh Kanwil Kemenkumham Jateng ini akan segera ditindaklanjuti usai penandatanganan nota kesepahaman.

"Segera, setelah sarprasnya kita siapkan di MPP. Langkah awal akan kita kirimkan SDM di DPMPTSP untuk mengikuti pelatihan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kanwil Kemenkumham," ungkap Bondan Arsiyanti. (kim)