TRIBUNMURIA.COM, JEPARA - Anggota DPR RI Abdul Wachid menolak keras rencana pemerintah yang akan menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau gas elpiji, pertalite, solar bersubsidi dan tarif dasar listrik.

Terlebih, belum lama ini pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.

Sebelumnya, harga minyak goreng juga sudah meroket, lantaran dilepas dengan mekanisme harga pasar.

"Harus di kaji ulang kenaikan harga tersebut. Mengingat beban hidup masyarakat setelah Covid-19 sangat berat," ujar Abdul Wachid melalui keterangan tertulis, Selasa (19/4/2022).

Menurutnya, beban masyarakat semakin berat di tengah kenaikan minyak goreng yang hampir tiga kali lipat, harga Kedelai yang tinggi termasuk harga gula juga tinggi dan juga kenaikan PPN 11 persen.

"Tidak semestinya pemerintah terus menambah beban berat kepada rakyat yang tengah kesusahan seperti saat ini," tegas nya.

Wachid mengaku prihatin dengan kondisi yang dirasakan masyarakat yang serba dihimpit berbagai kebijakan yang memberatkan saat ini.

"Bahan pangan yang lain naik dalam bulan puasa dan menjelang Idulfitri ini, sudah menjadi kebiasaan kebutuhan pokok selalu naik tinggi apabila menjelang Lebaran, belum lagi biaya anak sekolah yang mahal."

"Tentu saja rakyat sangat berat menghadapi kondisi ini," ucap Wachid.

Menurutnya, ketimbang menaikkan harga seharusnya Negara hadir dan bagaimana menstabilkan harga dulu.

"Biar rakyat kecil tenang. Rakyat kecil di daerah dan pedesaan sebenarnya sudah menjerit , namun mereka mau kemana mengadu?" lirih Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng) itu.

Wachid juga menyoroti skema bantuan subsidi BLT Rp200.000 per bulan.

Menurutnya, skema kebijakan semacam itu tidak menyentuh akar persoalan yang tengah dihadapi rakyat.

"Banyak masyarakat yang menilai bantuan tersebut kurang tepat, karena rakyat masih senang mendapatkan harga minyak goreng Rp8.500 per liter daripada terima BLT Rp200.000 per bulan," ungkapnya.

Wachid juga mendesak agar Pemerintah menghentikan dulu proyek-proyek infrastruktur yang belum mendesak .

"Alangkah baiknya anggaran tersebut digunakan untuk menstabilkan harga pangan," tandasnya.