Mengapa Desakan Munaslub Golkar Menguat sebelum Airlangga Mundur dari Ketua Umum?

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Golongan Karya (Golkar). Video pengunduran diri Airlangga tersebar luas di media sosial (medsos), Minggu (11/8/2024).

Airlangga dikabarkan telah mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar per Sabtu 10 Agustus 2024.

Sebelum Airlangga Hartarto menyatakan mundur, desakan agar ia mengundurkan diri dari Ketua Umun Golkar berhembus kencang.

Baca juga: BREAKING NEWS: Airlangga Hartarto Mundur dari Ketua Umum Golkar, Ada apa?

Mengapa Airlangga didesak berbagai pihak untuk mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar?

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengungkapkan, ada tiga kelompok yang mendorong dilangsungkannya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar. 

Meski demikian, Ridwan enggan membeberkan kelompok yang dimaksud, apakah berasal dari internal atau eksternal Partai Golkar. Ia juga mengeklaim tidak terlibat dalam pihak-pihak yang menginginkan munaslub.

"Saya tidak perlu sebutkan, tapi ada tiga kelompolah yang sedang bekerja (untuk mewujudkan munaslub)," ujar Ridwan, dikutip dari Kompas.id, Jumat (9/8/2024).

Ridwan menyebut gejolak tersebut sebagai hal normal dan wajar dalam partai politik, termasuk Golkar.

Selain itu, Ridwan menyebut bergulirnya wacana munaslub merupakan imbas manuver Airlangga.

Airlangga disebut melobi sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Partai Golkar agar mendapat dukungan sebagai ketua umum periode berikutnya.

Manuver tersebut disebut dilakukan Airlangga sejak Juni. 

Ridwan menyatakan, manuver Airlangga tersebut membuat iklim di internal Partai Golkar menjadi memanas menjelang musyawarah nasional (munas).

"AH (Airlangga Hartarto) yang menggalang DPD-DPD (Golkar) lebih awal sejak Juni yang lalu sehingga membuat suasana menjadi menghangat."

"Kalau ada calon-calon lain ikut menggalang (munaslub), ini dampak AH yang memulai," ucap Ridwan.

Ridwan menjelaskan bahwa DPD Partai Golkar, termasuk ormas Partai Golkar, dilarang menyampaikan pernyataan dukungan kepada siapa pun sebelum ada kepastian jadwal munas dari hasil rapat pimpinan nasional (rapimnas).