Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Semarang Capai 94.953 Jiwa, Ini Upaya Pemkab

TRIBUNMURIA.COM, UNGARAN - Sebanyak 27.444 kepala keluarga (KK) atau 94.953 jiwa di Kabupaten Semarang masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Angka itu berdasar hasil verifikasi dan validasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Semarang.

Kepala Barenlitbangda Kabupaten Semarang, Muh Muslih mengatakan sejumlah upaya telah dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Satu di antaranya yakni melakukan pencanangan program Gerakan Terpadu Sinergi dan Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan (Gardu Serasi Nangkis).

Muslih mengatakan bahwa hal itu merupakan inovasi di mana akan memilah kebutuhan keluarga sangat kurang mampu.

Dia berharap, bantuan sosial dari pemerintah akan tepat sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan keluarga sasaran.

“Kami sudah memiliki data keluarga miskin ekstrem by name by address. Nanti akan dipilah kebutuhan mereka guna mengentaskan dari kondisi sosial ekonomi itu, misalnya berapa rumah tidak layak huni yang harus dibantu,” kata Muslih.

Baca juga: Kemiskinan Ekstrem di Blora karena Infrastruktur Rusak, Bupati Lega Ganjar Dukung Inpres Jalan

Baca juga: Ikhtiar Tangani Kemiskinan Ekstrem, Ganjar Izinkan Kades Geser Bantuan Pemprov: untuk Prioritas

Program pencanangan “Gardu Serasi Nangkis” itu sendiri dilakukan di Rumah Dinas Bupati Semarang, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang pada Kamis (22/6/2023) kemarin.

Muslih menambahkan, inovasi yang digagasnya tersebut juga akan menyusun peta spasial wilayah padat keluarga miskin.

Peta itu akan memuat titik koordinat dan atribut data kuantitatif.

“Sehingga memudahkan instansi terkait mengetahui lokasi sasaran pembantuan. Tindak lanjut penanganan kemiskinan ekstrem itu direncanakan pada Agustus mendatang,” imbuh dia.

Sementara itu, Wakil Bupati Semarang, Basari mengatakan bahwa kemiskinan kini menjadi masalah utama dalam pembangunan daerah.

Menurut dia, penanganan kemiskinan harus sistematis, terpadu dan menyeluruh dengan tetap memenuhi hak-hak dasar warga kurang mampu tersebut.

“Program ini kami harap bisa menjadi wadah kerjasama efektif pemerintah daerah dan mitra pembangunan lainnya untuk penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” pungkasnya. (*)