Belasan Anggota Dewan Mangkir, Ini 4 Rekomendasi DPRD Blora Terhadap LKPJ Bupati

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Kalangan DPRD Blora menyampaikan empat rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Blora tahun anggaran 2022 yang disampaikan dalam rapat paripurna, Sabtu (29/4/2023).

Ketua DPRD Blora H M Dasum memimpin rapat paripurna tersebut yang dirangkai Persetujuan Bersama Perubahan Propemperda Kabupaten Blora Tahun 2023.

Rapat dihadiri oleh 34 anggota dewan, sedang 11 wakil rakyat lain tidak dapat menghadiri dengan alasan izin maupun sakit.

Dalam kesempatan itu, pemaparan disampaikan oleh juru bicara DPRD Blora, Achlif Nugroho.

Hasil pembahasan pansus itu disampaikan selama sekitar setengah jam.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu membahas kinerja dan capaian kerja Pemerintah Kabupaten Blora.

Seperti tentang pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, hingga indeks pembangunan manusia di Blora dan lain-lain.

Atas pembahasan itu, diberikanlah rekomendasi-rekomendasi dari para anggota dewan yang disampaikan secara rinci.

Pertama yakni Menjaga Kekebalan kelompok masyarakat (herd immunity) Kabupaten Bora pada tahun 2023.

Menurutnya, diperlukan langkah taktis untuk percepatan dan kelancaran pelayanan booster ke 2 vaksinasi bagi seluruh kelompok masyarakat di Blora. 

"Serta tetap melakukan percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19 pada sector dan sub sector prioritas yang masih belum pulih," ucap Achlif Nugroho.

Baca juga: Hampir Separo Anggota DPRD Blora Mangkir, Rapat Paripurna LKPJ Diklaim Tetap Kuorum

Baca juga: Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ, PJ Bupati Jepara Pamer Segudang Prestasi

Baca juga: Sampaikan LKPJ Akhir Bupati Tahun 2022, Ini Catatan Strategis DPRD Sukoharjo

Poin kedua, DPRD Blora merekomendasikan peningkatan kualitas pelayanan dasar penunjang percepatan peningkatan indikator IPM dengan target yang akseleratif dengan mengusulkan beberapa kebijakan.

Selanjutnya, DPRD Blora juga merekomendasikan percepatan pengurangan penduduk miskin.

"Utamanya pada daerah kecamatan atau desa yang selama lima tahun terakhir tetap pada kategori kemiskinan sangat tinggi dan tinggi," terang Achlif Nugroho.

Sedangkan poin keempat yakni percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM ) pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai standar kementerian terkait.