Dinsos Kota Semarang Verifikasi Data 21 Ribu KK Masuk Kemisikinan Ekstrim

TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Sebanyak 21 ribu keluarga (KK) di Kota Semarang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Dinas Sosial (Dinsos) akan melakukan verifikasi data tersebut di lapangan.

Kepala Dinsos Kota Semarang, Heroe Soekendar mengatakan, ada beberapa kategori kemiskinan antara lain kemiskinan mikro, biasa, dan ekstrim. 

Kemiskinan mikro merupakan warga miskin yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Mereka mendapatkan bantuan pangan nontunai (BPNT) atau program keluarga harapan (PKH).

Sedangkan, kemiskinan biasa merupakan kemiskinan yang salah satu indikatornya meliputi warga yang berpengeluaran di bawah Rp 15 ribu per hari. Adapun, salah satu indikator kemiskinan ekstrim adalah pengeluaran kurang dari Rp 10 ribu per hari.

"Kami akan melakukan verifikasi di lapangan terkait data sebanyak 21 ribu KK terdiri dari 102 ribu jiwa yang masuk kemiskinan ekstrim. Data itu didapatkan dari BKKBN," terangnya Minggu (2/4/2023).

Pihaknya sudah melakukan bimbingan teknis kepada para pemangku wilayah di kecamatan untuk melakukan verifikasi di lapangan.

Verifikasi di lapangan sangat diperlukan untuk mengetahui apakah benar warga di Semarang hanya berpengeluaran Rp 10 ribu per hari.

"Kami akan verifikasi benar atau tidak sejumlah itu (kemiskinan ekstrim). Nanti, setelah verifikasi, riilnya berapa, kami lakukan upaya," terang Heroe Soekendar. 

Baca juga: Kemiskinan Ekstrem di Blora karena Infrastruktur Rusak, Bupati Lega Ganjar Dukung Inpres Jalan

Baca juga: Ikhtiar Tangani Kemiskinan Ekstrem, Ganjar Izinkan Kades Geser Bantuan Pemprov: untuk Prioritas

Beberapa upaya yang akan dilakukan, lanjut dia, mencari tahu apakah warga yang masuk data kemiskinan ekstrim sudah mendapat bantuan, penyebab kemiskinan, dan sebagainya.

"Mereka miskin karena apa, misalnya apakah mereka tidak punya usaha, tidak punya modal, atau mereka tdk punya keinginan untuk berusaha," urai Heroe Soekendar. 

Sebelumnya, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada jajaran legislatif saat rapat paripurna, Kamis (3/3/2023).

Dalam laporan yang disampaikan, tingkat kemiskinan pada 2022 di Kota Semarang mengalami kenaikan. Hal itu diakibatkan adanya pandemi Covid-19.

Wali kota yang akrab disapa Ita menyebutkan, angka kemiskinan sudah sempat menyentuh 3,9 persen pada 2019 atau sebelum Covid-19 melanda. Kemudian, tingkat kemiskinan pada 2022 mengalami kenaikan menjadi 4,5 persen.

"Ada yang kena PHK, pendapatan berkurang, dan sebagainya. Ini perlu diturunkan lagi pada 2023," papar Ita.

Ita menjelaskan, masih perlu ada perbaikan pada indeks gini di Kota Semarang. Pasalnya, masih terjadi ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan masyarakat berpendapatan rendah.

Ada beberapa kelurahan yang pendapatannya masih rendah atau tergolong miskin. Sehingga, ini menjadi prioritas Pemerintah Kota Semarang dalam penurunan angka kemiskinan.

"Ada tiga kelurahan yaitu Bandarharjo, Tanjungmas, dan Jomblang," sebut Ita. (eyf)