Ihwal Mitigasi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jokowi Tekankan Relokasi: Segera Putuskan

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Presiden Joko 'Jokowi' Widodo menekankan rencana relokasi, dalam menyikapi kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Terdapat dua pilihan relokasi yang ditekankan Presiden Jokowi, dalam menyikapi musibah kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Pertama, relokasi warga sekitar, atau pilihan kedua adalah relokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM), sebagai langkah mitigasi bencana di masa mendatang.

Baca juga: Peran Anies Baswedan Disorot di Balik Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Telan Banyak Korban Jiwa

Baca juga: Muncul Opsi Relokasi untuk Warga Sekitar Depo Pertamina Plumpang, Ali: untuk Kenyamanan Bersama

Baca juga: Janji Dirut Nicke Widyawati kepada Warga Terdampak Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Diketahui, Presiden Joko Widodo memberikan dua instruksi usai kebakaran hebat yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang di Jalan Tanah Merah Bawah, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, pada Jumat (3/3/2023) malam.

Peristiwa ini menyebabkan 19 orang dilaporkan meninggal dunia dan 49 luka-luka akibat kebakaran ini.

Merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu (5/3/2023), sebanyak 1.085 warga saat ini masih berada di pengungsian.

Presiden yang sempat mengunjungi posko pengungsian di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela, Rawa Badak Selatan, Jakarta, Minggu, sempat menyampaikan belasungkawa kepada para korban.

"Saya ingin menyampaikan ucapan belasungkawa kepada para korban atas kejadian di Plumpang ini," ucap Presiden.

Minta Erick Thohir dan Heru Budi cari solusi

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk segera mencari solusi terkait kebakaran Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang.

Secara khusus, Presiden menekankan perintahnya kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga (Pj) Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang," ungkap Jokowi.

"Terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya," lanjutnya.

Menurut Jokowi, ada sejumlah pilihan yang dapat diambil untuk mengatasi kejadian tersebut, mulai dari relokasi TBBM hingga relokasi warga sekitar TBBM Pertamina.

Presiden pun menyerahkan keputusan tersebut diambil oleh pihak terkait dalam waktu dekat.

"Ini segera diputuskan sehari, dua hari ini, oleh Pertamina dan (pj) Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas," tambah Jokowi.

Minta zona bahaya diaudit

Jokowi pun menuturkan bahwa sebelumnya sudah ada rencana terkait adanya jarak (buffer zone) antara permukiman warga dan TBBM Pertamina Plumpang selebar 50 meter.

Namun, rencana tersebut belum terwujud karena belum memberikan solusi bagi para penduduk sekitar.

"Tanah Merah ini kan padat dan penuh, semuanya harus carikan solusi."

"Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama," tandasnya.

Tidak hanya TBBM Pertamina Plumpang, Presiden juga menegaskan bahwa seluruh zona berbahaya yang ada di Indonesia juga harus dievaluasi dan diaudit.

Hal tersebut penting dilakukan karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat.

"Harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Jadi sudah saya perintahkan semuanya mengenai itu," tutur Jokowi.

Pertamina lakukan evaluasi

Menanggapi perintah Presiden Jokowi, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan berkoordinasi ke pihak-pihak terkait.

"Kami akan segera evaluasi dan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencari solusi terbaik," tuturnya dalam keterangan resmi pada Minggu.

Nicke menuturkan, saat ini Pertamina memprioritaskan bantuan untuk para korban dan keluarga yang terdampak.

"Komitmen Pertamina bahwa biaya pengobatan, santunan, dan bantuan yang dibutuhkan warga terdampak akan ditanggung oleh Pertamina," katanya.

Sementara itu, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Pertamina agar memiliki pola mitigasi bencana untuk depo-depo di daerah padat penduduk.

Berkaca pada kejadian di kawasan TBBM Plumpang, evakuasi menjadi sulit karena lokasinya dekat dengan permukiman warga.

"Seharusnya Pertamina memiliki pola mitigasi bencana untuk depo dan pipa di daerah padat penduduk seperti ini."

"Sekarang korban berjatuhan dan pemadaman juga terkendala pemukiman penduduk yang padat,” ujar Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno dalam keterangannya, Minggu.

Eddy juga meminta Pertamina segera melakukan audit keselamatan terhadap depo, pipa, dan kilang yang berada dekat dengan permukiman padat penduduk.

“Lakukan mitigasi bencana yang tepat dan terukur agar kebakaran bisa dicegah tidak meluas ke penduduk. Kejadian di Plumpang ini harus jadi yang terakhir," kata Eddy. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Dua Perintah Jokowi Setelah Depo Pertamina Plumpang Kebakaran