Kejar Target Penurunan Angka Stunting di Kota Pekalongan, Penyuluh Agama Turut Dilibatkan

TRIBUNMURIA.COM, PEKALONGAN - Pemerintah serius menggenjot penurunan stunting, bahkan pelibatan seluruh stakeholder dilakukan agar bersama-sama melakukan penanganan stunting, seperti pelibatan penyuluhan agama dalam percepatan penurunan stunting.

Kepala Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr (H.C) dr Hasto Wardoyo, mengungkapkan, berdasarkan instruksi Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Nasional, Wapres Ma'ruf Amin, meminta BKKBN selaku ketua tim pelaksana penanganan stunting untuk menyosialisasikan penanganan stunting melalui halaqoh-halaqoh di sejumlah daerah di Indonesia.

"Kemarin sudah di Brebes, hari ini di Kota Pekalongan, nanti dilanjutkan ke tempat-tempat lain, sehingga kita membutuhkan peran tokoh agama, ulama, hingga penyuluh agama di tingkat kecamatan tentang pentingnya mencetak generasi unggul yang di dalamnya ada indikator penurunan kasus stunting," kata Kepala Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo kepada TribunMuria.com usai kegiatan sosialisasi dan pembekalan bagi penyuluh agama dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah yang diinisiasi oleh BKKBN dan Kementerian Agama RI, di Gedung HA Djunaid Convention Center, Rabu (28/12/2022).

Baca juga: Mau Cicipi Durian Enak di Tuntang Semarang, Bisa Langsung ke Kebun dan Warung Ini

Menurutnya, secara nasional angka stunting di Indonesia sebesar 24,4 persen dan dalam waktu dekat Menteri Kesehatan akan mengeluarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) di akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023.

"Sesuai arahan Presiden Jokowi, diharapkan setiap tahun angka stunting di Indonesia bisa turun sebesar 3 persen, sehingga diharapkan di akhir tahun 2022 ini angkanya bisa mendekati 21 persen, dan turun lagi di tahun 2023 sekitar 18 persen, dan di akhir 2024 bisa mendekati 14 persen," ujarnya.

Pihaknya mengungkapkan, BKKBN diminta untuk mengkonvergensi semua unsur, salah satunya penyuluh agama, dimana mereka nantinya bertugas mengawal masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan (calon pengantin).

Di samping itu, BKKBN nantinya juga akan menggandeng peran penyuluh KB, ahli gizi, penyuluh pertanian, perikanan, dan sebagainya.

"BKKBN juga telah bekerjasama dengan TP-PKK yang ada di desa-desa, semua stakeholder diantaranya babinsa, bhabinkamtibmas, media massa, dan sebagainya," ungkapnya.

Kemudian, saat disinggung mengenai angka stunting di Jawa Tengah, pihaknya menjelaskan bahwa di Jateng angkanya terendah di Pulau Jawa yakni 20,9 persen.

"Jawa Timur masih 23 persen, Jawa Barat 25 persen, Banten hampir 25 persen," imbuhnya.

Dr Hasto menjelaskan, ada dua penyebab utama yang mempengaruhi seseorang itu bisa terkena stunting yaitu, pengaruh lingkungan yang kurang mendukung, seperti rumahnya kumuh sehingga banyak yang terkena penyakit TBC. Lalu, airnya tidak bersih dan tercemar feses, jambannya kurang sehat.

"Kemudian, faktor perilaku hidup menjadi faktor sensitif yang berpengaruh besar, karena banyak masyarakat yang pola hidupnya kurang sehat dan tidak proporsional," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahudin dalam sambutannya berharap, kerjasama antar seluruh unsur masyarakat yang sudah terjalin baik ini bisa diaktualisasikan dalam pencegahan stunting dari hulu.

Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kader kesehatan bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada para calon pengantin untuk mempersiapkan diri ketika pasangan calon pengantin ini bisa siap menikah baik dari segi pemeriksaan kesehatan, kesiapan mental, dan sebagainya.

"Ketika ada potensi yang mengarah pada resiko stunting, maka yang bersangkutan bisa segera dibantu penanganan dan pencegahannya oleh kader kesehatan, penyuluh agama atau ahli gizi supaya resiko melahirkan anak stunting bisa dicegah sedini mungkin," ucapnya.

Baca juga: Dampak Cuaca Ekstrem, TPI Morodemak Satu Minggu Tidak Beroperasi, Nelayan Tak Berani Melaut