Ada 17.000 Anak Tidak Sekolah di Jepara, Pj Bupati Canangkan Program 1 GTK 1 ATS, Apa Itu?

TRIBUNMURIA.COM, JEPARA - Jumlah anak tidak sekolah (ATS) atau anak putus sekolah di Kabupaten Jepara mencapai 17.065.

Jumlah itu didapatkan dari hasil survei sosial ekonomi nasional (Sensusnas) pada 2019. 

Masih berdasarkan survei tersebut, anak tidak sekolah terdiri tiga jenis.

Pertama, anak tidak pernah sekolah.

Kedua, anak putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang sekolah.

Ketiga, putus sekolah karena tidak melanjutkan jenjang lebih tinggi.

Menanggapi permasalahan ini, Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta menargetkan pada 2024 Kabupaten Jepara terbebas dari masalah ATS.

Dia sudah menyiapkan gerakan untuk mengentaskan masalah di bidang pendidikan ini.

Dia mencanangkan geralan 1 guru dan tenaga kependidikan (GTK) 1 anak tidak sekolah (ATS).

Harapannya gerakan tersebut bisa menekan jumlah ATS di Kota Ukir.

"Saya harap dengan gerakan 1 GTK, 1 ATS di tahun 2024 nanti dapat terselesaikan," kata Edy Supriyanta, Sabtu (26/11/2022).

Edy Supriyanta menyebut gerakan tersebut merupakan upaya kongkrit Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mengentaskan ATS.

Selain itu juga, gerakan tersebut bentuk upaya mewujudkan merdeka belajar bagi anak-anak di Kabupaten Jepara.

Angka ATS di Mlonggo tinggi

Sebelumnya, untuk menekan angka anak putus sekolah, Pemerintah Kabupaten Jepara berencana menambah satu sekolah menengah pertama negeri (SMPN) lagi.

Sekolah itu akan dibangun di Kecamatan Mlonggo.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Jepara, Ali Hidayat, mengungkapkan, di kecamatan tersebut saat ini terdapat sekolah menengah pertama negeri, yakni SMPN 1 Mlonggo.

Ke depan, Pemkab Jepara akan mendirikan SMPN 2 Mlonggo.

"Kita melihat masih ada peluang untuk dapat siswa di sana," kata Ali, saat ditemui tribunmuria.com, kemarin.

Menurutnya, masih ada sekira 253 siswa yang tidak tertampung di SMPN 1 Mlonggo.

Sehingga siswa-siswa yang tidak tertampunh itu memiliki sekolah swasta.

"Bahkan ada pula yang tidak melanjutkan sekolah," imbuhnya.

Dia membeberkan, di Kabupaten Jepara terdapat 17.065 anak putus sekolah.

Anak putus sekolah itu terdiri anak yang tidak pernah sekolah, anak bersekolah tanpa menyelesaikan jenjang sekolah, anak putus sekolah karena tidak melanjutkan jenjang lebih tinggi.

Dari ribuan anak tidak sekolah itu, di antaranya berasal dari Kecamatan Mlonggo.

Ali menjelaskan pendirian SMPN di Mlongo itu untuk menekan angka anak tidak sekolah.

Selain itu juga, keberadaan SMPN 2 Mlonggo nantinya bisa mengakomodir siswa yang tidak tertampung di SMPN 1 Mlonggo.

Saat ini, kata dia, proses pembangunan sekolah itu telah memasuki tahap pencarian lahan.

Dia memastikan SMPN 2 Mlonggo akan ditempatkan jauh dari SMPN 1 Mlonggo.

"Untuk pembelian tanah, tersedia anggaran sekitar Rp1 miliar. Dan ini kita masih proses mencari tanah," tandasnya.

PR berat Pj Bupati Jepara

Jauh hari sebelumnya, mantan Bupati Jepara, Dian Kristiandi (Andi), mengungkapkan dua pekerjaan rumah (PR) besar bagi Penjabat (Pj) Bupati Jepara, Edy Supriyanta.

Diketahui, saat ini Edy Supriyanta mengemban amanah sebagai Pj Bupati Jepara.

Ia duduk di kursi orang nomor satu Jepara setelah masa jabatan Dian Kristiandi habis.

Serah terima jabatan telah terlaksana di Pendopo RA Kartini, Selasa (24/5/2022).

Menurut Andi, ada dua pekerjaan rumah yang harus segera ditangani Pj Bupati Jepara, yakni stunting dan anak putus sekolah.

"Persoalan stunting yang harus segera dilakukan penyelesaian."

"Angka putus sekolah yang sudah kami upayakan (penanganannya) nanti juga menjadi pekerjaan rumah Pak Pj Bupati."

"Harapannya (Pj Bupati Jepara) terus mendukung penyelesaian persoalan pendidikan," kata Andi, sapaan Dian Kristiandi saat ditemui awak media.

Selain itu, Andi juga mengakui angka kemiskinan masih belum teratasi.

Menurutnya, realisasi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 sebesar 8 persen.

Sementara hingga 2021, target baru mencapai 7,44 persen.

Andi menyebut capaian itu tidak buruk mengingat selama 2 tahun ini dihantam pandemi Covid-19.

Selain itu,  di tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kota Ukir menempati urutan tiga terbawah di antara kabupaten-kota. (*)