TKDD Dominasi Total Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nilainya Capai Rp49,76 Triliun

TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Perkembangan fiskal Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 30 September 2022, menunjukkan dukungan dana dari pemerintah pusat melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), masih mendominasi sumber pendanaan di wilayah tersebut.

Hal ini sesuai data Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Jawa Tengah, 

Adapun nilai nominal TKDD Jateng sebesar Rp49,76 triliun atau 66,31 persen dari total pendapatan daerah.

Hal itu dikatakan Plt Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Taukhid.

Dikatakan, dilihat dari postur i-account APBN, TKDD yang telah disalurkan di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp49,76 triliun atau 76,35 persen persen dari total alokasi TKDD tahun 2022 untuk provinsi tersebut. 

Adapun kinerja pendapatan APBN di wilayah Jawa Tengah sampai dengan 30 September 2022 sebesar Rp73,08 triliun.

"Angka ini mengalami peningkatan Rp11,55 triliun atau tumbuh 18,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021.

Sumbangan terbesar pendapatan tersebut berasal dari penerimaan cukai Rp32,37 triliun dan Pajak Penghasilan Rp18,44 triliun.

Growth penerimaan cukai dan pajak penghasilan masing-masing 6,90 persen dan 28,19 persen (yoy)," kata Taukhid dalam keterangannya, Selasa (1/11/2022).

Secara keseluruhan, realisasi Belanja Negara di Jawa Tengah sampai dengan akhir September 2022 mencapai Rp73,90 triliun atau 70,88 persen dari alokasi tahun 2022.

Realisasi Belanja Negara membaik namun Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) mengalami perlambatan 2,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun anggaran yang lalu.

Realisasi Belanja K/L sebesar Rp24,14 triliun atau 61,76 persen dari alokasi tahun 2022 dimana terdapat 2 jenis Belanja K/L yang mengalami penurunan, yaitu Belanja Modal sebesar 19,79 persen dan Belanja Pegawai sebesar 1,18 persen.

"Belanja Negara diupayakan terus berakselerasi untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan diharapkan kinerja penyerapan bulan-bulan berikutnya semakin membaik seiring dengan akselerasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah," terangnya.

Penyaluran TKDD sendiri tercatat mengalami pertumbuhan positif. Sampai dengan 30 September 2022, penyaluran TKDD di Jawa Tengah telah mencapai Rp49,76 triliun atau 76,35 persen dari alokasi tahun 2022.

Kontribusi realisasi TKDD sebagian besar berasal dari DAU sebesar Rp29,14 Triliun (83,33 persen dari pagu).

Realisasi tersebut tumbuh 2,14 persen dibandingkan TA 2021, dengan pertumbuhan terbesar dari realisasi DAK Fisik sebesar 46,16 persen.

Khusus penyaluran kredit program baik itu Kredit Usaha Rakyat maupun Ultra Mikro di Jateng sampai dengan 30 September 2022 telah tersalurkan sebesar Rp51,00 triliun kepada 1.444.950 debitur dengan rincian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp50,37 triliun untuk 1.277.472 debitur, dan kredit Ultra Mikro (UMi) telah tersalurkan sebesar Rp0,63 triliun untuk 167.478 debitur.

Dibandingkan periode Agustus 2022, penyaluran KUR tumbuh sebesar Rp 5,99 triliun (13,50 persen) dan jumlah debitur meningkat sebanyak 136.991 debitur.

Sedangkan penyaluran UMi tumbuh sebesar Rp 0,02 triliun (3,28 persen) dan meningkat 8.298 debitur.

Selanjutnya terkait upaya pemulihan ekonomi nasional, realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2022 hingga 30 September 2022 adalah sebesar Rp21,88 triliun yang terdiri dari realisasi bidang Kesehatan senilai Rp3,42 triliun, bidang Perlindungan Masyarakat sebesar Rp14,47 triliun dan Rp4,00 triliun untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi.

Dana bidang perlindungan sosial merupakan bantuan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam program keluarga harapan (Rp 3,46 triliun), bantuan sembako (Rp5,83 triliun), bantuan langsung tunai (BLT) desa (Rp2,46 triliun), BLT minyak goreng (Rp0,97 triliun), BLT BBM (Rp1,05 triliun), dan bantuan subsidi upah (Rp0,69 triliun).

"Menyikapi dinamika dampak kenaikan BBM di Jawa Tengah, Kemenkeu Satu Jateng bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian dan para pemangku kepentingan lainnya telah berdiskusi, berkoordinasi dan sinergi serta berkomitmen untuk melakukan upaya penanganan dampak dimaksud.

Akselerasi belanja APBN dan APBD melalui forum ALCo Jawa Tengah diharapkan dapat meningkatkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Jawa Tengah," tukasnya. (*)