Berita Blora

Sosialisasi Pemilu Blora, Politik Uang Dinilai Punya Daya Rusak Paling Tinggi

Politik uang dalam pesta demokrasi dinilai memiliki daya rusak paling tinggi terhadap hasil pemilu.

Penulis: Ahmad Mustakim | Editor: Raka F Pujangga
TRIBUNMURIA/AHMAD MUSTAKIM
Bawaslu Kabupaten Blora saat memberikan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif tahun 2022 di Saung Mekar Sari, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Senin (24/10/2022). 

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Bawaslu Kabupaten Blora menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif tahun 2022 di Saung Mekar Sari, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Senin (24/10/2022). 

Kegiatan ini mengundang dari berbagai ormas, pemuda, kalangan akademisi hingga organisasi kepemudaan. 

Tak hanya itu, Bawaslu menggandeng dua pemateri dari akademisi dan perwakilan perempuan dari Ketua PKK Kabupaten Blora.

Baca juga: 96 Calon Panwascam di Jepara Lolos CAT, Bawaslu: Tahapan Selanjutnya Ikut Tes Wawancara

Ketua Bawaslu Blora, Lulus Mariyonan mengatakan, sosialisasi pengawas pemilu partisipatif ini adalah program andalan di Bawaslu. 

"Ini adalah strategi dari pengawasan bawaslu itu sendiri. Yang mengedepankan upaya pencegahan, baru melaksanakan penidnsakan atau penanganan pelanggarannya," ucap Lulus Mariyonan kepada tribunmuria.com di lokasi. 

"Sehingga kita sosialisasi, berkoordinasi, mendorong partisipasi sebanyak-banyaknya kita libatkan, pengawasan menuju 2024," imbuh Lulus. 

Menurutnya, politik uang adalah salah satu dari beberapa hal yang merusak hasil pemilu.

"Bahkan money politic daya rusaknya paling tinggi," tegas Lulus. 

Dikatakannya, dengan ini diharapkan mampu menghilangkan, melawan dengan melibatkan pengawas partisipatif karena ada keterbatasan bawaslu yang tidak bisa melakukannya sendiri. 

Baca juga: 96 Calon Panwascam di Jepara Lolos CAT, Bawaslu: Tahapan Selanjutnya Ikut Tes Wawancara

"Harapannya ini teman-teman kita ajak bersama-sama mengawasi, melakukan pencegahan terhadap potensi-potensi pelanggaran yang ada," terang Lulus. 

Dirinya menuturkan, minimal dari pengawas partisipatif ini bisa menjadi informan. 

"Misal ditemui adanya dugaan pelanggaran. Bisa menjadi informasi, bahkan kalau berani bisa melaporkan apa yang ditemukan," tutur Lulus. 

"Termasuk nanti bila digunakan bawaslu bisa menjadi saksi dalam proses penanganan pelanggaran tersebut," tambah Lulus. 

Dosen Kampus Al Muhammad Blora, Ridwan Al-murtaqhi mengungkapkan, kegiatan ini adalah acara yang bagus, karena menjadi embrio bagaimana menjadi bangsa yang baik. 

"Berdemokrasi dan berpolitik yang lebih baik. InsyaAllah ini menjadikan bangsa yang lebih baik," ucapnya. 

Sumber: Tribun Jateng
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved