Pilpres 2024
Klarifikasi Ganjar di Markas DPP PDIP: Tegak Lurus Keputusan Ketum, Siap Jika Ditugaskan Megawati
Ganjar Pranowo terima peringatan dari DPP PDIP terkait pernyataannya siap jadi Capres 2024. Ganjar tegaskan tegak lurus putusan Megawati Soekarnoputri
lihat foto
"Ya, kita memberi teguran keras dan terakhir ya kepada beberapa anggota," kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun saat dihubungi Kompas.com, Jumat (21/10/2022).
Keberadaan Dewan Kolonel sebelumnya diungkapkan oleh para pencetusnya, salah satunya Trimedya Panjaitan.
Anggota Komisi III DPR itu menyatakan, dirinya diutus menjadi Koordinator Dewan Kolonel untuk Puan Maharani.
"Gue jadi koordinator. Jadilah pada saat itu. Kemudian, pas Pak Utut ke luar kota sama Mbak (Puan), disampaikan sama Pak Utut, Mbak senang. Sudah gitu aja, tidak ada program yang rigid," kata Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 20 September lalu.
Dua alasan
Surat teguran itu diketahui ditandatangani oleh Komarudin dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Komarudin mengungkapkan dua alasan para anggota Dewan Kolonel itu ditegur.
Pertama, pembentukan Dewan Kolonel yang dinilai seperti organisasi sayap partai.
Padahal, DPP PDI-P menilai, tidak ada organisasi partai yang strukturnya mirip militer.
"Jadi mau dibuat organisasi sayap underbow dari partai, itu semua harus mengacu kepada aturan induk organisasi itu AD/ART partai, peraturan-peraturan organisasi lainnya," kata Komarudin.
"Nah apalagi tidak ada itu di AD/ART, organisasi sayap partai itu berbau militer, itu tidak ada," sambungnya.
Dengan demikian, lanjut Komarudin, tidak ada di tubuh PDI-P yang namanya Dewan Kolonel ataupun Dewan Jenderal.
Alasan kedua, Komarudin menyatakan bahwa beberapa anggota partai itu tidak boleh mengungkapkan dukungan calon presiden (capres) terhadap siapa pun sebelum Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengumumkan pencapresan.
"Perintah keputusan menyangkut dukung mendukung capres itu bagi struktur partai atau anggota DPR itu kan elitenya PDI Perjuangan," kata Komarudin.
"Jadi tidak bisa membagi kubu-kubu, mendukung si A, si B semua tegak lurus untuk mengamankan keputusan kongres yaitu menunggu keputusan Ketua Mmum Megawati Soekarnoputri."
