Berita Blora

KPU Blora Terima Laporan 69 Warga Dicatut Parpol: 40 Orang Diklarifikasi, 6 di Antaranya ASN

KPU Blora terima 69 laporan warga yang namanya dicatut parpol. 40 orang telah diklarifikasi, 6 di antaranya adalah ASN. 29 laporan belum diklarifikasi

Penulis: Ahmad Mustakim | Editor: Yayan Isro Roziki
TribunMuria.com/Ahmad Mustakim
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora. 

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – KPU Kabupaten Blora telah menerima 69 laporan dari beberapa unsur masyarakat yang merasa tercatut sebagai anggota partai politik di sistem informasi partai politik (Sipol).

40 diantaranya telah diklarifikasi dan 29 lainnya belum diklarifikasi.

Dari 40 orang yang telah diklarifikasi itu, 6 diantaranya berstatus sebagai ASN.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora, Muhamad Hamdun.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora, Muhamad Hamdun. (TribunMuria.com/Ahmad Mustakim)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora Muhamad Hamdun tidak menyebutkan secara rinci 6 ASN yang dicatut di Sipol itu. Hal itu karena menjaga privasi.

"Yang masuk ke kita sumber data tidak hanya dari Bawaslu."

"Tapi ada juga yang datang langsung ke KPU, ada yang melalui help desk, jadi orangnya belum ke KPU tapi melalui help desk atau infopemilu itu," jelas Hamdun kepada tribunmuria.com, Selasa (20/9/2022).

Dikatakannya, untuk memastikan status ASN itu, memang harus melalui proses klarifikasi.

Sehingga dia tidak bisa memastikan apakah 29 orang itu masih ada yang berstatus ASN atau tidak.

"Jumlahnya sampai hari ini (kemarin, red) baik dari Bawaslu, datang ke KPU, atau mengisi tanggapan masyarakat itu jumlahnya 69," papar Hamdun.

Dalam proses klarifikasi untuk memastikan status tersebut, pihaknya akan meminta yang bersangkutan untuk membawa bukti-bukti yang ada.

"Nanti saat klarifikasi, kita minta bukti-bukti. kalau misalkan dia ASN, masuknya kategori mana. apakah PNS, P3K, atau CPNS," ungkap Hamdun.

Bukti-bukti itu meliputi Surat Keputusan pengangkatan sebagai ASN dan administrasi lainnya yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut adalah ASN.

Pihaknya menjelaskan, saat ini merupakan termin kedua pelaporan masyarakat yang merasa tercatut sebagai anggota parpol.

Mekanisme yang disediakan KPU, bagi warga masyarakat yang merasa bukan anggota partai politik maka akan dimasukkkan ke help desk KPU.

"Dari situ akan dilaporkan ke KPU provinsi dan dan KPU RI secara berjenjang," ujar Hamdun.

Kemudian oleh KPU RI akan disampaikan ke partai yang bersangkutan untuk dikoordinasikan.

"Mestinya kalau sudah ada surat pernyataan bukan sebagai anggota partai, berarti kan menggugurkan keanggotaan partai secara administrasi," beber Hamdun.

Bagi masyarakat yang merasa tercatut sebagai anggota parpol, pihaknya menyarankan agar melaporkan di beberapa kanal pelaporan yang telah disediakan.

"Baik melalui Bawaslu, langsung datang ke Kantor KPU, serta melalui laman infopemilu.kpu.go.id," pungkas Hamdun. (kim)

Sumber: TribunMuria.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved