Pakar IT Minta Pemerintah Bertanggung Jawab terkait Pembobolan 1,3 Miliar Data SIM Card

TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Kasus pembobolan 1,3 miliar data kartu SIM oleh hacker harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. 

Hal itu diungkapkan oleh pakar IT Solichul Huda. 

Dalam analisisnya, pria yang akrab disapa Huda ini menyebut mestinya yang bertanggung jawab adalah pemerintah lewat Penyelenggara Sistem Elektronik UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 15 ayat 1 dan 2.

"Saya tegaskan mestinya yang tanggung jawab adalah pemerintah. Tinggal bidang apa yang dikasih tanggung jawab pengamanannya, bisa BSSN atau Kominfo atau penyelenggara sistem elektronik (PSE)," katanya kepada TribunMuria.com, Senin (12/9/2022).

Baca juga: Grosir Buah Johar Akan Menempati Pasar Klitikan Penggaron, Lapak Karaoke Pindah Lantai 2

Selain itu, ada dua hal lain yang menurutnya perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Pertama, pemerintah mewajibkan registrasi SIM Card lewat Surat Edaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nomor 01/2018.

Kedua, pemerintah juga yang mewajibkan penggunaan aplikasi Pedulilindungi lewat Menteri Komunikasi dan Informatika SE Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi dalam rangka pelaksanaan surveilans Kesehatan penanganan Covid-19. 

"Dua hal itu yang mendasari saya mengapa pemerintah harus ikut bertanggung jawab," imbuhnya.

Terkait akun BJorka yang ramai diberitakan sebagai pembobol data, Huda melihat ada dua kemungkinan. 

Akun BJorka, menurutnya sedang mencari popularitas demi kepentingan tertentu dengan mengaku sebagai pembobol data SIM card dan Pedulilindungi. 

"Untuk kepentingan tertentu, misalnya Pemilu 2024. Instink saya hackernya aktifnya di wilayah hukum Indonesia. Namun menggunakan IP (Internet Protocol) Proxy," tuturnya. 

Alumni Ponpes Tadibul Qur’an ini juga menganggap, kemampuan hacker akun Bjorka masih setara dengan hacker underground Indonesia. 

"Saya masih beranggapan ahli security underground kita masih lebih bagus," imbuhnya. 

Hanya saja, lanjut Huda, pembobolan data dikemas dengan bermacam analogi untuk membuat masyarakat resah.

"Coba ganti ditantang, bisa tidak membobol data bank nasional," ketusnya.