KSPI Minta UMK 2023 di Seluruh Jateng Dinaikkan, Efek Harga BBM Subsisdi Melonjak

TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Dua elemen masyarakat, serikat pekerja dan mahasiswa bertemu menyuarakan penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di kantor depan Gubernuran Jawa Tengah, Selasa (6/9/2022).

Kedua elemen tersebut yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Meski bertemu di satu lokasi, keduanya berunjuk rasa secara terpisah.

Aksi unjuk rasa sempat diwarnai bakar flar dan pelemparan botol air mineral. Namun kejadian tersebut dapat diredam anggota kepolisian.

Baca juga: Tegas, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Ingatkan Pejabat Pemkab Pati Hindari Tindak Korupsi

Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim, mengatakan, unjuk rasa yang dilakukan KSPI dilakukan secara serentak di Indonesia. 

Ada beberapa tuntutan yang disuarakan yaitu pertama penolakan kenaikan BBM.

"Kami menolak karena pertama upah kami rendah. Kedua daya beli kami menurun berdasarkan perhitungan kami sebesar 50 persen," jelas dia.

Tuntutan kedua, pihaknya meminta UU Omnibuslaw dicabut oleh pemerintah.

Sebab gara UU tersebut upah buruh di Jawa Tengah naik hanya Rp 1400 bahkan ada yang tidak naik.

Dirinya meminta kepada Gubernur Jateng menaikkan UMK 2023  di seluruh Jateng.

"Kepada Bapak Ganjar yang kami hormati dapat menaikkan UMK diseluruh Kabupaten/Kota di seluruh Jateng sebesar 10 hingga 13 persen. Hal ini menurut perhitungan kami karena kenaikkan BBM," terangnya.

Dikatakannya, kenaikan BBM subsidi dianggapnya pengelola negara sudah tidak melayani rakyat. Baginya hal menunjukkan bahwa negara sudah tidak berpihak kepada rakyat.

"Artinya pemerintahan di rezim saat ini sudah tidak pro dengan rakyat. Dampak dari kenaikkan BBM adalah kami dari kalangan menengah kebawah," jelasnya.

Terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) dianggapnya tidak bisa memberikan solusi. Hal tersebut akan berdampak panjang harga-harga kebutuhan pokok.

"Kami berharap ketika pemerintah memberikan solusi, aslinya banyak solusi. Kalau terjadi kebocoran-kebocoran BBM bersubsidi dan tidak mengenai sasaran itu omong kosong.Pemerintah tidak riil dalam memberikan solusi. Kami mengecam keras kenaikan BBM bersubsidi," imbuhnya.

Baca juga: Mau Naikkan Tarif Penumpang setelah Harga BBM Naik, Organda Semarang Tunggu Kebijakan Pemerintah

Korlap aksi PMII Semarang, M Farhan Ardi Wirahman menuturkan PMII menyuarakan yang sama yakni penolakan kenaikan.

Selain itu, pihaknya meminta agar pemerintah menunda mengesahkan RUU KUHP.

"Ada banyak pasal-pasal yang perlu dikaji ulang oleh para Dewan," tutur dia,

Terkait pertemuan dengan KSPI, ia mengaku tidak direncanakan untuk melakukan unjuk rasa bersama.

Bahkan pihaknya tidak ada koordinasi dengan KSPI berunjuk rasa bersama. (*)