Soal OTT Bupati Pemalang, Pengamat Politik Unsoed: Cara Balik Modal Politik Menuju Pemilu 2024

TRIBUNMURIA.COM, PURWOKERTO - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tanda korupsi dan ongkos politik melekat pada kepala daerah. 

Banyak yang menduga periode jabatan bupati yang pendek, hanya dari 2021-2024 yang seharusnya 2026 berimplikasi pula pada pola tindakan korup. 

Upaya gerak cepat kepala daerah agar cepat balik modal adalah dengan cara korupsi, dan suap pengadaan barang dan jasa. 

Baca juga: KPK Konfirmasi Tangkap 23 Orang dalam OTT Bupati Pemalang, Ghufron: Diduga Jual Beli Jabatan

Pengamat Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Dr. Indaru Setyo Nurprojo, S. IP, M. A. mengemukakan, kasus OTT Bupati Pemalang dapat diakui sebagai upaya mencari balik modal politik. 

Tidak hanya dipengaruhi karena periode dari kepala daerah yang singkat. 

Ia mengatakan secara sederhananya dalam periode kepemimpinan normal (lima tahun) kepala daerah biasa menjalankan upaya mencari balik modal. 

Apalagi dengan tenggat waktu yang lebih singkat otomatis ada konsolidasi dan upaya-upaya mencari modal politik selanjutnya. 

"Apabila ingin mencalonkan kembali tentu ada prepare semuanya mulai dari penataan birokrasi, penganggaran, contoh lainnya APBD mulai diarahkan untuk kegiatan sosial dan operasional secara finansial lainnya," terangnya kepada TribunMuria.com, Minggu (14/8/2022). 

Ia menjelaskan porsi APBD akan diotak-atik untuk dapat sekaligus meningkatkan popularitas dan sebagainya.  

Kepemimpinan daerah mulai dari 2020 hingga ke 2024 adalah fase yang pendek. 

Keinginan maju lagi pada 2024 perlu mencari akal agar dapat siap dan matang. 

Beberapa titik-titik kerawanan korupsi di tingkat daerah contohnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), proyek-proyek mercusuar multiyears, proyek APBN dan APBD serta kompensasi pada perizinan. 

Apa yang terjadi di Kabupaten Pemalang tidak jauh berbeda dengan OTT di daerah lainnya. 

Dr Indaru menjelaskan Kabupaten Pemalang mempunyai dua karakteristik masyarakat, yaitu masyarakat di kawasan pesisir dan agraris. 

Masyarakat pesisir memang punya wilayah dekat pantai dan ada kultur yang tidak jauh berbeda dari daerah pantura lainnya, seperti Pekalongan dan tegal.