Penampakan 2 Ruangan di Komplek Kantor Bupati Pemalang yang Disegel KPK, Ada Ruang Bidding Lelang

TRIBUNMURIA.COM, PEMALANG - Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).

Sejumlah ruangan di lingkungan Pemkab Pemalang disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (11/8/2022).

Satu di antara ruangan yang disegel KPK adala ruang Bidding Lelang.

Pantauan TribunMuria.com, Kamis (11/8/2022) malam, dua ruangan yang disegel KPK yaitu ruang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Ruang Bagian Lelang Elektronik Diskominfo atau ruang Bidding Lelang.

Terlihat, pada pintu masuk Kepala Diskominfo dan ruang lelang terdapat kertas segel yang dilekatkan di daun pintu ruangan, tertulis 'Dalam Pengawasan KPK'.

Hingga saat ini, belum diketahui pasti alasan penyegelan dua ruangan tersebut dan juga belum diketahui terkait kasus apa.

Tampak, rumah dinas Bupati Pemalang yang berada di lingkungan komplek Pemkab Pemalang terlihat tertutup pagar dengan rapat.

Baca juga: BREAKING NEWS: Dikabarkan, Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Kantor Bupati Disegel

Baca juga: Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Ganjar Murka: Ini Peringatan, Hentikan Korupsi

Sementara itu, Sudirjo, Komandan Regu Satpol PP Pemkab Pemalang, mengatakan ia tidak mengetahui bila ada penyegelan beberapa ruang di dalam Pemkab Pemalang.

"Saya tidak tau, pak Bupati juga tidak tahu ke mana dan saya masuk shift malam 20.00 WIB."

"(Saat saya datang) ruangan sudah ada yang disegel KPK dan di sini sudah ramai," katanya.

Hingga saat ini, TribunMuria.com belum ada keterangan resmi dari Pemkab Pemalang mengenai penyegelan beberapa ruangan tersebut.

Bupati Pemalang terjaring OTT KPK di Jakarta

Informasi yang beredar, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo atau MAW terjaring OTT KPK di Jakarta.

Disebutkan, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo ditangkap dalam OTT KPK di sekitar gedung DPR RI.

Sementara, terdapat pihak lain yang juga terjaring OTT KPK di daerah lain.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari KPK soal OTT terhadap Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo.

TribunMuria.com berupaya menghubungi pihak terkait, dalam hal ini KPK dan pihak Pemkab Pemalang.

Ganjar murka

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, murka mendengar kabar Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo, terjaring OTT KPK.

Ihwal OTT KPK terhadap Bupati Pemlang, diketahui Ganjar pada Kamis (11/8/2022) malam.
 
Ganjar menyayangkan kejadian OTT yang melibatkan kepala daerah di wilayahnya ini.

Sebab ia telah berulangkali memperingatkan kepada kepala daerah agar tidak terlibat pada tindak kejahatan korupsi.

"Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan dan tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada," tegas Ganjar usai mengikuti acara Jagongan Bareng Ajaib di Hotel Tentrem, Semarang.

Ganjar menegaskan, komunikasi dalam upaya memperingatkan para kepala daerah untuk tidak terlibat korupsi dilakukannya secara intens.

Apalagi Jawa Tengah, kata Ganjar, sudah lama bekerjasama dengan KPK untuk pencegahan korupsi.

"Saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerjasama kita dengan para penegak hukum, dengan KPK itu sudah terlalu sering," ujarnya.

Ganjar mengatakan KPK dalam setiap kegiatannya di Jawa Tengah, tak hanya sosialisasi dan edukasi.

Di dalamnya, kata Ganjar, terselip peringatan-peringatan atau kode yang harus diperhatikan kepala daerah.

Penekanannya, kata Ganjar, adalah kontrol diri pada individu.

"Hati-hati ya di Jawa Tengah ada yang umpama jual beli jabatan, ada lho di Jawa Tengah yang main proyek, ada lho yang seperti ini kira-kira yang jahat."

"Nah pada saat itu kita harus melakukan kontrol diri," tegas Ganjar.

Ganjar mengatakan, Kabupaten Pemalang sedang dalam pendampingan Pemprov Jateng.

Hal ini dalam rangka penunjukan Sekertaris Daerah baru karena yang sebelumnya (MA) mengundurkan diri setelah terlibat kasus korupsi dan ditetapkan tersangka oleh kepolisian.

"Kami kemarin lagi mendampingi di sana dari problem yang dihadapi sekdanya, maka kemudian kami coba intens ya saya tidak tahu kalau kemudian akan terjadi hal ini," tandasnya.

Ganjar belum mengetahui informasi lengkap terkait OTT tersebut.

Terkait OTT bupati di Gedung DPR, Ganjar mengatakan komunikasi tentang bisnis yang berujung pada usulan kebijakan seringkali berpotensi pada tindakan rasuah.

"Ini peringatan untuk semuanya, udahlah hentikan semuanya kejahatan model seperti itu."

"Saya tidak tahu mungkin diantara mereka juga berkomunikasi urusan bisnis, yang lari pada kebijakan dan udah terlalu banyak sih beberapa kasus kan muncul umpama mungkin mengajukan ususlan, didampingi, mendapatkan fee, yang seperti itu biasanya (potensi korupsi)," tandasnya.

(Dro)