Berita Kudus

370 Tempat Ibadah di Kudus Dapat Bantuan, Totalnya Sampai Rp 9,5 Miliar

Pemerintah Kabupaten Kudus mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9,5 miliar untuk 370 tempat ibadah.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: Moch Anhar
TRIBUNMURIA.COM/RIFQI GOZALI
Kabag Kesra Setda Kudus, Safii 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pemerintah Kabupaten Kudus mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9,5 miliar untuk tempat ibadah.

Alokasi sebanyak itu untuk 370 tempat ibadah yang ada di Kota Kretek.

Kepala Bagian Kesra Kudu, Safii, mengatakan paling banyak tempat ibadah yang mendapatkan kucuran bantuan yaitu masjid.

Meski demikian tidak dirinci berapa jumlahnya.

"Seluruh tempat peribadatan Hindu, Buddha, Katolik, Protestan semuanya," jelas Safii.

Sebagian bantuan untuk tempat ibadah tersebut sebagian sudah disalurkan. Dia menargetkan sampai akhir tahun semua tempat ibadah yang tercatat sebagai penerima sudah mendapatkan alokasi anggaran sesuai kebutuhannya.

Safii menjelaskan, biasanya bantuan untuk tempat ibadah itu digunakan untuk merenovasi fisik bangunan.

Ada juga yang digunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana.

"Nominal yang paling kecil untuk tempat ibadah senilai Rp 15 juta. Itu untuk melengkapi sarana dan prasarana," kata dia.

Ada juga yang nominalnya sampai ratusan juta.

Tahun ini misalnya, wihara di Desa Kutuk, Kecamatan Undaan mendapat alokasi sebesar Rp 350 juta.

Safii melanjutkan, bantuan dari pemerintah untuk tempat ibadah itu terlebih dahulu pengurus harus mengajukan proposal setahun sebelumnya.

Semua tempat ibadah bisa mengajukan, baik masjid atau musala.

Legalitas IMB tempat ibadah tidak menjadi syarat pengajuan proposal. Yang penting terdaftar atau ada keterangan dari kantor kementerian agama.

Baca juga: Komplotan Penembak Istri TNI di Semarang Ditangkap, 4 Eksekutor Lapangan & 1 Penyedia Senpi

Baca juga: Kopda Muslimin Suami dari Istri TNI Korban Penembakan Diburu Pomdam IV/Diponegoro, Ikut Terlibat?

Bagi tempat ibadah yang menerima bantuan, harus menyertakan laporan pertanggungjawaban setelahnya. Ini kadang menjadi kendala, oleh sebab itu tidak jarang pihaknya turut serta memfasilitasi laporan tersebut demi tertib administrasi.

"Akhir bulan Desember laporan pertanggungjawaban harus sudah selesai semua," katanya. (*)

 

 

 

 

Sumber: TribunMuria.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved