TRIBUNMURIA.COM, BOGOR - Partai Golkar dan Presiden Prabowo Subianto menyatakan ingin ada perubahan sistem demokrasi di Indoensia, terutama soal pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Prabowo sepakat dengan wacana yang dilontarkan Partai Golongan Karya (Golkar), di mana kepala daerah tak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Prabowo pelaksanaan Pilkada di Indonesia menalan banyak biaya dan terlalu mahal. 

Baca juga: Prabowo Baru Dilantik 1,5 Bulan, tapi Istana Sebut Sudah Setahun Uji Coba Makan Bergizi Gratis

Menurutnya, puluhan triliun rupiah uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada. 

Hal ini dikatakan Prabowo saat menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

"Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" kata Prabowo saat menjelaskan sistem Pemilu dalam sambutannya di HUT Partai Golkar, Kamis (12/12/2024). 

Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain.

Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.

"Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien," ucap Prabowo.

Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik.

Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya.

"(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini)."

"Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir," ajak Prabowo.

"Ini sebetulnya banyak ketua umum (partai) ini sebetulnya, bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?" imbuh Prabowo disambut tawa para ketum parpol yang hadir.

Demokrat akan lakukan kajian

Partai Demokrat akan mengkaji usulan terkait kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky mengatakan, hal ini akan dibahas oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan ketua umum partai lainnya. 

"Nanti dibicarakan ketua umum ketua umum partai karena masing-masing punya mekanisme di internal partai," kata Riefky di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron juga mengatakan, segala hasil pemilu dan pilkada akan dievaluasi.

Jika usulan itu ingin diakomodasi, nantinya harus melalui revisi undang-undang terkait pilkada.

"Ya ini kan ini nanti masuknya dalam undang-undang, nantinya dalam revisi UU tentu nanti memiliki kajian masing-masing apakah inisiatif nanti dari DPR atau pemerintah karena kan harus dibahas dalam mekanisme revisi undang-undang," ujar Herman.

Pengamat: ketakutan jagoannya kalah

Dilansir Kompas.com, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, wacana pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bentuk ketakutan terhadap rakyat.

Adi berpandangan, wacana tersebut sengaja digulirkan karena para pengusul khawatir jagoan mereka tidak akan terpilih bila dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat. 

"Sederhana saja, yang mewacakan ini adalah mereka yang takut dengan rakyat. Takut jagoan mereka kalah dalah pemilihan langsung," kata Adi kepada Kompas.com, saat diwawancara Rabu (12/10/2022) silam. 

Ia menuturkan, pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD relatif lebih mudah dikalkulasi dan dikendalikan karena pemilihnya tidak banyak.

Ia mencontohkan, jumlah anggota DPRD di tingkat provinsi sekitar 100 orang, sedangkan pada tingkat kabupaten/kota ada sekitar 50 orang. 

"Jadi, demokrasi lokal kita ingin dikendalikan oleh segelintir DPRD ini saja. Apa lagi alasannya kalau bukan takut ke rakyat, makanya pilkada oleh DPRD kembali dikampanyekan," ujar Adi.

Adi juga menilai dalih mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD karena pilkada langsung dituding berbiaya mahal dan menyebabkan konflik antarpendukung tidak beralasan.

"Itu argumen yang selalu diulang. Padahal pilkada oleh DPRD juga mahal dan pastinya akan menggergaji hak politik rakyat," kata dia.

Tak jamin hilangkan politik transaksional

Politikus PDIP, Junimart Girsang, menilai wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD tidak menjamin hilangnya politik transaksional oleh kepala daerah terpilih.

"Itu relatif dan tidak menjadi jaminan untuk tidak transaksional. Semua kembali kepada politik demokrasi yang bersih," kata Junimart kepada wartawan, Rabu (12/10/2022).

Menurut dia, perlu adanya kajian akademik yang lebih detail untuk membahas mengenai hal tersebut. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Prabowo Sebut Pilkada Terlalu Mahal, Bandingkan dengan Negara Tetangga yang Dipilih DPRD