Pakar Transportasi: Subsidi Pemerintah untuk Kendaraan Listrik berpotensi Perparah Kemacetan  

TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG - Pakar transportasi di Jawa Tengah menganggap subsidi kendaraan listrik tak jadi solusi mengurangi polusi.

Pasalnya, tenaga listrik yang digunakan belum 100 persen bersumber dari penghasilan energi ramah lingkungan.

Selain itu, dorongan pemerintah terhadap penggunaan mobil listrik berpotensi memperparah kemacetan, lantaran semakin banyak kendaraan di perkotaan.

Ketua Komunitas Peduli Transportasi Semarang (KPTS), Theresia Tarigan mengatakan hal pertama yang harus dibenahi sebelum subsidi kendaraan listrik dilakukan adalah penataan wilayah perkotaan.

Menurutnya pembenahan tata wilayah perkotaan menjadi hal mendasar dibandingkan peralihan kendaraan Berbah bakar minyak ke listrik.

Ia memberi contoh tata ruang Kota Semarang yang memiliki potensi semakin mecet jika kendaraan listrik semakin masif.

"Banyak pekerja yang mencari nafkah di Kota Semarang, mereka berasal dari beberapa daerah tetangga. Hal itu membuat mobilitas masyarakat ke Kota Semarang semakin rapat," ucapnya, Rabu (15/3/2023).

Baca juga: Anggarkan Dua Mobil Listrik, Sekda Salatiga: Untuk Operasional Tahun Depan

Baca juga: Harga Mobil Listrik Hyundai IONIQ 5 Setelah Disubsidi Pemerintah

Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan Mobil Listrik Rakitan Indonesia, PLN Siap Infrastruktur dan Pasokan Listrik

Jika penataan kawasan perkotaan dibuat terkoneksi, akan mengurangi tingkat kepadatan jalan. Selain itu, polusi serta cost mobilitas masyarakat juga bisa ditekan.

"Para pekerja tak perlu menempuh perjalanan jauh untuk sampai ke tempat kerja jika kawasan industri di kelompokkan yang di dalamnya berisi rumah susun untuk masyarakat," terangnya.

Ia mengatakan, pengeluaran masyarakat di Jateng untuk biaya mobilitas sangat tinggi.

Bahkan dalam survei yang dilakukan beberapa pihak, pengeluaran tersebut mencapai 65 persen dari pendapatan masyarakat setiap bulanya.

Kondisi itu karena masyarakat tak terakomodir oleh transpotasi umum secara baik.

"Dua hal yang patut dibenahi, penataan wilayah dan tranportasi umum. Jadi subsidi kendaraan listrik saya rasa belum tepat guna," terangnya.

Keterangan Theresia mendasar pada pendataan yang dilakukan Pemprov Jateng.

Di mana 2,5 juta orang melakukan mobilitas dari beberapa wilayah sekitar Kota Semarang atau di area Kendal-Demak-Ungaran-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur) setiap hari.

Jumlah tersebut dibagi menjadi dua waktu, pada malam hari sekitar 0,5 juta orang dan pada siang hari 2 juta orang.

Sebanyak 65 persen pendapatan masyarakat di wilayah Kedungsepur dihabiskan hanya untuk biaya transportasi, baik menuju tempat kerja maupun untuk mobilitas lainya.

Dari jutaan orang yang melakukan mobilitas setiap hari di Kedungsepur, 68 persen adalah penggunaan sepeda motor.

Beberapa waktu lalu, Imam Maskur Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jateng, berujar, tata wilayah perkotaan di beberapa kota dan kabupaten di Jateng kurang terencana, kondisi itu membuat lokasi hunian terlampau jauh dari lokasi kerja.

"Hal itu membuat mobilitas masyarakat tinggi, karena pekerja tak jarang berasal dari luar daerah," terangnya.

Adapun Padraic Kelly Director Cities UK, saat mengisi diskusi mengenai transportasi di Kota Semarang, Selasa (14/3) lalu menjelaskan, minat masyarakat terhadap tranportasi umum sangat minim di wilayah Kedungsepur.

Selain itu, investasi di wilayah Kedungsepur lebih mengarah ke akses berupa jalan tol bukan ke tranportasi publik.

Ia mengatakan, tranportasi umum harus dibenahi agar masyarakat terakomodir secara baik.

"Penjadwalan, frekwensi dan pemenuhan persyaratan dasar transportasi publik harus diperbaiki. Tujuannya agar biaya mobilitas masyarakat bisa ditekan," tandasnya.