TNI Tak Boleh Operasi Penyelamatan Pilot Susi Air Tanpa Perintah, Wewenang Ada di Tangan Polisi

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Keberadaan pilot Susi Air Philips Mark Marthens hingga kini belum diketahui.

Pun, apakah ia disandera kelompok separatis bersenjata alias Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua atau tidak, juga belum bisa dipastikan.

Karena itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) tak boleh gegabah melakukan operasi apapun bila tak diperintahkan.

Baca juga: Update Pencarian Pilot Susi Air Philip Merthens: Masih Misteri, GPS Mati Lokasi Tak Terdeteksi

Baca juga: Update Insiden Pesawat Susi Air di Papua: Panglima TNI Beri Keterangan Berbeda dengan Pangdam

Baca juga: KKB Papua Akui Bakar Pesawat Susi Air, Sandera Pilot dan Penumpang, Sampaikan 7 Tuntutan

Sebab, aturan jaminan keamanan di Papua adalah wewenang kepolisian.

Hal ini disampaikan anggota Komisi I DPR Mayjen (Purn) TNI TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin meminta TNI tak bertindak gegabah dalam upaya penyelamatan pilot Susi Air Philips Mark Marthens yang hingga kini keberadaannya belum diketahui.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Philips merupakan pilot pesawat Susi Air yang dibakar setibanya di Bandara Paro, Nduga, Papua, Selasa (7/2/2023).

Philips hingga saat ini belum ditemukan maupun diketahui keberadaannya.

TB Hasanuddin mengingatkan, saat ini yang sepenuhnya berwenang untuk mencari pilot tersebut adalah kepolisian.

TNI, katanya, hanya bisa menunggu perintah dari Polri jika dibutuhkan untuk membantu mereka.

"Sekarang kalau soal ini, ya tanyakan ke Kapolri lah itu gimana itu pilot itu. Kan tanggung jawabnya dia," kata Hasanuddin saat dihubungi, Jumat (10/2/2023).

Menurut TB Hasanuddin, aturan menjamin keamanan di Papua berada di tangan kepolisian.

Namun, menurutnya, butuh penguatan dari personel TNI.

Hanya saja, ia melanjutkan, hingga kini tidak ada peraturan yang menjadi payung hukum TNI untuk bisa melakukan operasi di Papua.

Ia lantas mengusulkan dibuatkan peraturan presiden (perpres) agar TNI bisa segera bertindak di Papua.

"Dengan Perpresnya begini, nanti bisa dilihat, oh ya kita operasi teritorial."

"Dengan Perpres begini, oke kita hanya operasi intelijen, atau dengan Perpresnya seperti apa di dalamnya kita nanti akan melakukan operasi tempur misalnya," jelas dia.

TNI tak boleh sembarangan gelar operasi

Namun, selama belum ada Perpres, Hasanuddin mengingatkan agar TNI tidak sembarangan melakukan operasi.

Sebab, menurutnya, keterlibatan TNI tanpa adanya payung hukum berupa Perpres malah memicu masalah baru.

"Harus ada, jangan sampai suatu saat seolah-olah prajurit TNI melakukan operasi tanpa perintah," ujarnya.

"Begitu. Nanti lagi-lagi dikejar soal HAM, Hak Asasi Manusia," tambah politisi PDI-P itu.

Adapun situasi di Nduga, Papua sempat tidak kondusif pada Sabtu kemarin.

Sebanyak 15 pekerja bangunan yang sempat diancam KKB dievakuasi Satgas Operasi Damai Cartenz ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (8/2/2023) sore, pukul 15.25 WIT.

Selain para pekerja bangunan, terdapat tiga orang masyarakat yang juga ikut dibawa ke Mimika.

Hal ini terjadi setelah KKB pimpinan Egianus Kogoya mengancam pekerja bangunan yang sedang membangun Puskesmas Paro.

Tak lama berselang, KKB melanjutkan aksinya.

Tepat pada Selasa (7/2/2023), pesawat pilatus milik Susi Air dibakar di Lapangan Terbang Paro.

Seusai aksi pembakaran, muncul simpang siur bahwa sang pilot disandera KKB.

Namun, hal ini dibantah oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Yudo menyebut bahwa sang pilot menyelamatkan diri usai pesawat yang dibawanya dibakar KKB.

"Enggak ada penyanderaan, dia (mereka) kan ini menyelamatkan diri," ujar Yudo Margono di sela-sela Rapim TNI-Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu.

Akan tetapi, yang pasti keberadaan pilot Philip Mark Merthens pun hingga kini belum diketahui. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul TNI Diminta Hati-hati Cari Pilot Susi Air, TB Hasanuddin: Jangan Lakukan Operasi Tanpa Perintah