Berita Blora

600 Perangkat Desa Blora Gabung Aksi 15.000 Perades di Jakarta: Perjuangkan Siltap dan Gaji ke-13

600-an perangkat desa (perades) dari Blora ke Jakarta, untuk mengikuti aksi silaturahmi nasional (silatnas) PPDI dan perjuangkan siltap dan gaji ke-13

Penulis: Ahmad Mustakim | Editor: Yayan Isro Roziki
Tribunmuria.com/Ahmad Mustakim
Ratusan perangkat desa se-Kabupaten Blora saat akan berangkat ke ibu kota mengikuti silaturahmi nasional (Silatnas) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) se-Indonesia di GBK Senayan, Selasa (24/1/2023). (TRIBUNMURIA/AHMAD MUSTAKIM) 

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – 600-an perangkat desa (perades) dari penjuru Kabupaten Blora berangkat ke Jakarta, untuk mengikuti aksi silaturahmi nasional (silatnas) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Senayan.

Ratusan perangkat desa dari berbagai kecamatan di Blora ini berangkat ke Jakarta dari Blora pada, Selasa (24/1/2023) kemarin.

Rombongan perades dari Blora ini memperjuangkan sejumlah aspirasi.

Baca juga: 15.000 Perangkat Desa Kepung Senayan, Sampaikan 6 Tuntutan, Termasuk Evaluasi Minta Menteri PPDT

Baca juga: Organisasi Desa Minta Jokowi Pecat Mendes PDTT Inisiator Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kades

Baca juga: 184 Petinggi Jepara Gabung Ribuan Kades se-Indonesia di Jakarta, Aksi Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun

Antara lain penguatan statu perangkat desa, penghasilan tetap (siltap) yang layak dan gaji ke-13.

Koordinator PPDI Kecamatan Ngawen, Dirin, mengungkapkan penguatan status yang dimaksudkan adalah dengan memberikan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) yang diterbitkan pemerintah pusat, kepada setiap setiap perangkat desa di seluruh Indonesia.

“Kami menuju Jakarta bukan berdemo, tetapi kami mau menyampaikan dan mengusulkan aspirasi bersama2 PPDI se-Indonesia terkait Prolegnas UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa,” terangnya kepada tribunmuria.com.

Dirin bersama perwakilan perangkat desa dari setiap desa yang ada di Blora ini berangkat bersama menggunakan bus.

Mereka berangkat dari Blok T Blora sekira pukul 16.00 Selasa kemarin (24/1/2023).

Selain mengusulkan penguatan status tetap perangkat desa, Dirin mengaku juga akan menyampaikan beberapa aspirasi lainnya.

“Kami juga akan memperjuangkan siltap (penghasilan tetap untuk perangkat desa, red) dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan, lalu gaji ke-13,” jelasnya.

Dirinya mengungkapkan, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan saat ini masih kurang.

Sebab belum mencakup empat program pada BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami juga meminta kelengkapan dari jaminan ketenagakerjaan."

"Yaitu penambahan jaminan hari tua dan jaminan pensiun,” imbuhnya.

Halaman
123
Sumber: TribunMuria.com

Ikuti kami di

AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved