Sejarah Panjang PDIP Berjaya Dipimpin Megawati, Bermula dari PNI Soekarno hingga Peristiwa Kudatuli

TRIBUNMURIA.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah merahyak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50.

Partai berlogo banteng moncong putih ini memiliki sejarah panjang dalam dunia perpolitikan di Indonesia.

PDIP tak bisa dilepaskan dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Presiden pertama Repbulik Indonesia, Ir Soekarno.

Baca juga: HUT ke-50 PDIP, Menanti Kejutan Megawati Soekarnoputri, Hasto Singgung soal Capres 2024

Baca juga: Meriah, 10.000 Warga Jakarta Makan Bareng di Rangkaian HUT PDIP Ke-50

Baca juga: HUT ke-50 PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo Janji Perbaikan 50 Rumah Kader yang Tak Layak Huni

Sejarah lahirnya PDIP

Sejarah berdirinya PDIP berawal dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dibentuk pada 10 Januari 1973, dikutip dari pdipejuanganlampung.id.

Partai ini dibentuk dari partai gabungan PNI (didirikan oleh Ir Soekarno) dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.

Namun sejak partai ini terbentuk, PDI mengalami banyak konflik internal.

Konflik ini terus terjadi dan diperparah dengan adanya intervensi dari Pemerintahan Presiden Soeharto.

Kemudian solusi dari konflik ini adalah mendukung anak kedua Ir. Soekarno yaitu Megawati untuk menjadi ketua umum (Ketum) PDI.

Namun ternyata solusi ini membuat konflik makin memanas.

Pasalnya, pemerintahan Suharto tidak menyetujui dukungan tersebut.

Lalu dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, Soeharto menerbitkan larangan untuk mendukung pencalonan Megawati.

Akan tetapi larangan yang diterbitkan oleh Soeharto tersebut bertentangan dengan keinginan para peserta KLB.

Setelah itu, Megawati Soekarnoputri secara de facto ditetapkan sebagai ketum DPP PDI periode 1993-1998.

Sehingga Megawati dikukuhkan sebagai Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara de jure pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta.