Isu Jokowi Bidik Posisi Ketum Partai, Sekjen PDIP Tuding Itu Ulah Provokator Politik

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA -  Santernya isu pengusungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Umum PDIP, menggeser posisi Megawati Soekarnoputri.

Isu itu menguat di media sosial, bahkan hembusan kabar Presiden Jokowi akan menggantikan Megawati hingga muncul tagar #MegaDikudeta.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto, isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi Ketua Umum PDIP, menggantikan posisi Megawati Soekarnoputri hanya aksi provokator politik.

"Partai politik memiliki aturan dan mekanisme dalam pemilihan ketua umum (ketum). Pemilihan Ketum PDIP harus disepakati dan disadari oleh arus bawah partai," katanya Sabtu (5/11//2022).

Baca juga: Bikin Degdegan, Tim SAR Turunkan Santri di Kesugihan Cilacap yang Panjat Tower Setinggi 73 Meter

Hasto menandaskan, provokator politik demikian memiliki motif mau memecah belah, 

Ditambahkannya, Hasto menyinggung Megawati menjadi ketum karena sebagai tokoh pemersatu di PDIP.

"Dan Bu Mega tidak hanya jadi ikon, jadi pemersatu, tapi beliaulah yang kemudian membangun partai ini dalam situasi yang sangat sulit sehingga kepemimpinan beliau diterima," jelasnya.

Hasto menambahkan, bahwa Megawati selalu terpilih secara aklamasi menjadi ketum PDIP dalam kongres partai.

Hal ini, menurut Hasto, menunjukkan Presiden kelima RI itu masih diinginkan memimpin PDIP.

"Bu Mega selalu berada dalam sanubarinya pengurus partai, dimulai dari struktur paling bawah dari akar rumput. Karena kepemimpinan Bu Mega adalah kepemimpinan yang berasal dari akar rumput itu," ucap Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (4/11/2022).

Sementara itu, pihak dari Kantor Staf Presiden (KSP) turut angkat bicara terkait adanya kabar dukungan kepada Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP.

Istana menyebut, hal tersebut dinilai sebagai upaya adu domba yang merupakan tindakan tidak beretika dan keji.

Bahkan, Tenaga Ahli Utama KSP, Joanes Joko, Jokowi dan Megawati mempunyai hubungan emosional dan ideologis layaknya ibu dan anak.

"Kalau ada pihak di luar itu yang coba benturkan ibu dan anak, itu menurut saya adalah cara-cara adu domba yang tidak beretika," katanya di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2022), dilansir Tribunnews.com.

Joanes pun mempertanyakan, mengenai cara berpolitik dalam menjelang Pemilu 2024, apakah memang harus dilakukan melalui cara adu domba.

Padahal, kata Joanes, politik ke depan ialah politik persatuan.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya muncul tagar #MegaDikudeta yang berisi desakan agar Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan.

Diberitakan Tribunnews.com, relawan Koalisi Aktivis dan Milenial Indonesia untuk Ganjar Pranowo (KAMI-Ganjar) juga sempat mendoakan Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP di 2024 menggantikan Megawati.

Namun, hal tersebut dianggap oleh banyak pihak sebagai upaya adu domba, termasuk Relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania.

Ketua Umum GP Mania, Immanuel Ebenezer, menyatakan tak sepakat dengan wacana yang digulirkan itu.

Ia pun meragukan kelompok itu relawan Ganjar sesungguhnya.

Ganjar hingga Gibran Turut Beri Respons

Merespons isu Jokowi bakal menggantikan Ketum Megawati Soekarnoputri, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta agar relawan tak mencampuri urusan partai.

Ganjar mengatakan, PDIP memiliki aturan sendiri terkait ketua umum.

"Enggak boleh, semua harus tertib. Semua tertib, PDI Perjuangan punya aturan sendiri soal itu," ujar Ganjar, Senin (31/10/2022).

"Sebaiknya relawan tidak mencampuri urusan yang ada di partai," lanjutnya.

Ganjar juga meminta agar tidak ada pihak yang memprovokasi dan mengadu domba.

Sementara itu, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menolak memberikan banyak komentar mengenai desakan kepada Jokowi untuk menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum PDIP.

Gibran mengatakan, tidak ada pembicaraan antara dirinya dengan Jokowi mengenai isu yang sempat menjadi tren di media sosial tersebut.

"Tidak ada tanggapan. Tidak ada (pembicaraan mengenai isu Jokowi menjadi Ketum PDIP)," kata putra sulung Jokowi itu, di Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Senin (31/10/2022).

Dikutip dari Kompas.com, Gibran mengaku, tidak tahu mengenai bertahan atau tidaknya sang ayah menjadi kader PDIP setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir.

Di sisi lain, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, akan mencari orang yang mengatasnamakan relawan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Orang itu, dinilai telah mengadu domba internal PDI-P dengan membuat tagar #MegaDikudeta.

Di dalam tagar tersebut, muncul desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan posisi Ketua Umum (Ketum) PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Tagar #MegaDikudeta yang mengatasnamakan relawan Ganjar akan saya cari sampai ketemu. Kalau sembunyi ke lubang yang terkecil pun di tanah, saya tuang bensin saya bakar tenan anak itu," kata Rudy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/11/2022).

Rudy mengaku sangat marah dengan kemunculan tagar tersebut.

Baca juga: Ganjar Kagum Dalang Cilik Sindu di ISI Solo saat Hari Wayang Dunia, Langsung Beri Hadiah Ini

Menurutnya, tagar tersebut berpotensi menimbulkan perpecahan di internal partai dan membuat gaduh di masyarakat.

"Iya ngawur sekali. Itu adalah cara-cara Belanda mengadu domba bangsa Indonesia," ungkapnya.

Rudy menilai orang yang suka mengadu domba bukan merupakan relawan dan bukan bangsa Indonesia.

Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan, ia akan membela Ketua Umum Megawati Soekarnoputri jika ada yang ingin menjatuhkan dan menjelek-jelekkan. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Respons Sekjen PDIP soal Isu Jokowi Jadi Ketum PDIP: Itu Provokator Politik, Bu Mega jadi Pemersatu