Presiden Jokowi Batal Hadiri Kongres Masyarakat Adat Nusantara IV di Papua

TRIBUNMURIA.COM, JAYAPURA – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) kecewa.

Undang-undang soal Masyarakat Adat yang semula akan disahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya batal.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa hadir dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) IV yang bakal digelar di Kabupaten Jayapura, Papua.

• Presiden Jokowi Batal Buka KMAN VI di Papua, Bagaimana Nasib UU Masyarakat Adat?

Hal tersebut dikonfirmasi Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, Minggu (23/10/2022).

"Untuk soal kehadiran Presiden Joko Widodo semalam telah ada informasi, memang berhalangan hadir tetapi agenda tetap berjalan, dan sterring komite masih mengatur segala sesuatunya," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi diminta menunaikan janjinya untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.

Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) Kaltara, Yohanes mengatakan, Jokowi harus hadir guna mendengar langsung harapan masyarakat adat se-Indonesia.

"Kami berharap Bapak Presiden Joko Widodo kita bisa hadir langsung, supaya bisa menyampaikan janjinya mengesahkan UU Masyarakat Adat," kata Yohanes kepada Tribun-Papua.com, di Puspenka Sentani, Sabtu (22/10/2022).

Pengesahan UU Masyarakat Adat, kata Yohanes, adalah bentuk pemenuhan hak-hak masyarakat Indonesia yang dijanjikan Jokowi saat kampanye Pilpres 2014.

• Kongres Masyarakat Adat Nusantara Tunjukkan Warna Baru di Papua

"Bagaimana Presiden Joko Widodo bisa mengesahkan UU Masyarakat Adat yang hari ini masih menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU)," ucapnya. 

Ia mengatakan, pengesahan UU Masyarakat Adat adalah bagian dari konstitusi.

Ada 28 orang delegasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Kaltara yang kiut dalam KMAN VI di wilayah adat Tabi; Kabupaten Jayapura.

"Mewakili 40 komunitas masyarakat adat anggota AMAN Kalimantan Utara," katanya.

Sekadar diketahui, KMAN VI berlangsung pada 24 hingga 30 Oktober 2022 di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. (*)