Dua Alasan Dewan Kolonel Pendukung Puan Capres 2024 Diberi 'Surat Cinta' PDIP: Teguran Keras

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang menjadi anggota 'Dewan Kolonel' mendapat teguran keras dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Diketahui, Dewan Kolonel merupakan kelompok kader di tubuh PDIP yang secara terbuka mendukung Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.

Ada dua alasan mengapa DPP PDIP melayangkan 'surat cinta' atau teguran keras kepada para anggota Dewan Kolonel.

'Surat cinta' DPP PDIP untuk anggota Dewan Kolonel ditandatangani Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun dan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Ya, kita memberi teguran keras dan terakhir ya kepada beberapa anggota," kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun saat dihubungi Kompas.com, Jumat (21/10/2022).

Keberadaan Dewan Kolonel sebelumnya diungkapkan oleh para pencetusnya, salah satunya Trimedya Panjaitan.

Baca juga: Dukung Ganjar Capres 2024, Rudy Siap Disanksi PDIP: Mestinya Dibedakan, Mendukung dan Mencalonkan

Baca juga: PDIP Tak Buru-buru Umumkan Capres yang Diusung, Hasto: Terus Begerak, Mempersiapkan

Baca juga: Airlangga Sebut Deklarasi Capres Sebelum Waktunya Ganggu Jalannya Pemerintahan, Sindir Siapa?

Anggota Komisi III DPR itu menyatakan, dirinya diutus menjadi Koordinator Dewan Kolonel untuk Puan Maharani.

"Gue jadi koordinator. Jadilah pada saat itu. Kemudian, pas Pak Utut ke luar kota sama Mbak (Puan), disampaikan sama Pak Utut, Mbak senang. Sudah gitu aja, tidak ada program yang rigid," kata Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 20 September lalu.

Dua alasan

Surat teguran itu diketahui ditandatangani oleh Komarudin dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Komarudin mengungkapkan dua alasan para anggota Dewan Kolonel itu ditegur.

Pertama, pembentukan Dewan Kolonel yang dinilai seperti organisasi sayap partai.

Padahal, DPP PDI-P menilai, tidak ada organisasi partai yang strukturnya mirip militer.

"Jadi mau dibuat organisasi sayap underbow dari partai, itu semua harus mengacu kepada aturan induk organisasi itu AD/ART partai, peraturan-peraturan organisasi lainnya," kata Komarudin.

"Nah apalagi tidak ada itu di AD/ART, organisasi sayap partai itu berbau militer, itu tidak ada," sambungnya.

Dengan demikian, lanjut Komarudin, tidak ada di tubuh PDI-P yang namanya Dewan Kolonel ataupun Dewan Jenderal.

Alasan kedua, Komarudin menyatakan bahwa beberapa anggota partai itu tidak boleh mengungkapkan dukungan calon presiden (capres) terhadap siapa pun sebelum Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengumumkan pencapresan.

"Perintah keputusan menyangkut dukung mendukung capres itu bagi struktur partai atau anggota DPR itu kan elitenya PDI Perjuangan," kata Komarudin.

"Jadi tidak bisa membagi kubu-kubu, mendukung si A, si B semua tegak lurus untuk mengamankan keputusan kongres yaitu menunggu keputusan Ketua Mmum Megawati Soekarnoputri."

"Jadi tidak bisa dibuat kubu-kubuan itu," ujar anggota Komisi II DPR itu.

Bisa berujung pemecatan

Lebih lanjut Komarudin menjelaskan bahwa pihaknya memiliki aturan mengenai surat teguran tersebut.

Menurutnya, surat teguran itu juga memiliki tahapan yang berjenjang dengan sanksi terakhir pemecatan.

"Dan teguran itu berjenjang. Jadi, kalau berulang-ulang ya diberi teguran keras, teguran keras terakhir. Kalau diulang lagi, ya teguran lebih keras, ya pemecatan," ujarnya.

Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan, surat tersebut sudah ditandatanganinya bersama dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto.

Namun, jika terkait pemecatan, hal itu akan ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Prosedurnya kita rekomendasikan. Bidang kehormatan merekomendasikan kepada ibu ketua umum."

"Lalu, ibu ketua umum menandatangani pemecatan kalau sudah menyangkut pemecatan dan keanggotaan," katanya.

"Kalau yang masih dalam teguran itu masih saya dengan Pak Sekjen yang tanda tangan," ujar Komarudin lagi.

PDIP tak buru-buru umumkan Capres 2024

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) disebut tak akan terburu-buru mengumumkan bakal calon presiden (Capres) 2024, yang akan diusung.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto.

Hasto mengatakan, partainya kemungkinan akan mengumumkan pasangan calon yang akan diusung pada Pilpres 2024 bersamaan dengan rekan koalisi pada Pemilu 2024.

Menurut dia, PDI-P tidak akan memprioritaskan salah satunya untuk diumumkan terlebih dulu.

"Ya, dua-duanya akan dilakukan simultan. Ya, simultan," kata Hasto ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (6/10/2022).

Kendati demikian, Hasto tak mengetahui kapan kepastian akan hal itu dilakukan.

Sebab, menurutnya, waktu menuju Pemilu 2024 masih panjang.

"Kan, ini masih Oktober," ujarnya.

Soal pencapresan sendiri, ia menambahkan, pihaknya saat ini tengah menyusun visi misi yang akan dibawa oleh calon.

Ia mengklaim bahwa penyusunan visi misi tersebut sudah mencapai 80 persen.

"Sehingga visi misi ini nanti menjadi menunjukan adanya kesinambungan antara prestasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan calon presiden dan calon wakil presiden yang nanti akan diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri," ujarnya.

"Jadi, kami terus bergerak mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya," tutup Hasto.

Selama ini, terdapat dua kader PDI-P yang santer dikabarkan berpotensi menjadi Capres partai banteng bermoncong putih pada Pilpres 2024.

Yakni, Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo.

Puan telah diutus oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, untuk melakukan safari politik ke sejumlah pimpinan partai politik (parpol).

Di antaranya, Pun telah menjalin komunikasi politik dengan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar.

Sementara, Ganjar meski sering tak diundang Puan Maharani dalam acara-acara PDI-P di Jawa Tengah (Jateng), mempunyai basis dukungan yang mulai terbentuk.

Dalam berbagai survei, elektabilitas Ganjar juga selalu masuk tiga besar kandidat Capres 2024. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Nasib Dewan Kolonel Pendukung Puan Maharani Usai Dapat "Surat Cinta" DPP PDI Perjuangan