Berita Jateng
Harga BBM Melonjak, PKS Minta Pemkot Semarang Tidak Bebani Masyarakat dengan Kenaikan Pajak
PKS DPRD Kota Semarang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) tidak membebani masyarakat dengan kenaikan pajak.
Penulis: Eka Yulianti Fajlin | Editor: Moch Anhar
lihat foto
TRIBUNMURIA.COM, SEMARANG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) tidak membebani masyarakat dengan kenaikan pajak.
Hal itu disampaikan oleh Fraksi PKS DPRD Kota Semarang usai pembahasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2022.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Semarang Suharsono memaparkan, tren peningkatan pendapatan pemerintah kota mayoritas dilakukan dengan menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB).
Pihaknya tidak ingin hal itu dilakukan karena bisa membebani masyarakat.
Baca juga: Berita Duka, Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra Meninggal Dunia di Malaysia
"Jangan bebani masyarakat dengan kenaikan pajak karena tren peningkatan pendapatan pemerintah kota mayoritas dengan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," kata Suharsono, dalam keterangan tertulis, Minggu (18/9/2022).
Lebih lanjut, dia mengatakan, dalam anggaran perubahan APBD 2022 sudah terlihat turunnya pendapatan. Persentase terbesar berasal dari penurunan capaian pajak PBB dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
Di sisi lain, menyikapi kondisi perekonomian nasional, dis menegaskan, PKS tetap meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Sementara, untuk menyiasati kenaikan harga BBM tersebut, Fraksi PKS juga meminta Pemkot Semarang untuk menyediakan anggaran perubahan.
Menurut Suharsono, kondisi ekonomi pasca pandemi yang baru mulai bangkit ditambah dengan kenaikan harga BBM subsidi, sehingga daya beli masyarakat akan rendah.
"Apalagi harga-harga kebutuhan pokok mulai naik signifikan. Oleh karenanya harus disediakan anggaran perubahan untuk penanggulangan kenaikan inflasi daerah," tuturnya.
Sebelumnya, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan, Pemerintah Kota Semarang berupaya menekan laju inflasi dampak naiknya harga BBM.
Pemkot mulai menggeser anggaran sebesar dua persen untuk berbagai program yang dapat menekan laju inflasi.
"Programnya macam-macam, boleh subsidi tiket BRT, peruntukan seperti bantuan langsung tunai, boleh juga pembelian sembako dibagikan ke masyarakat," urai Hendi, sapaannya, Kamis (15/9/2022).
Menurutnya, seluruh pihak saat ini tengah mendorong agar tidak terjadi laju inflasi yang tinggi di daerah masing-masing, terutama Kota Semarang.
Baca juga: Resep Sate Bebek Khas Tambak Banyumas yang Kenyal dan Tidak Alot, Bisa Dipraktikan di Rumah
Program-program tersebut juga sudah mulai dilakukan di ibu Kota Jawa Tengah. Hendi menyebut, tarif BRT Trans Semarang tidak dinaikkan merupakan bagian dari menekan laju inflasi.
Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga tengah menyiapkan sembako dalam jumlah banyak untuk didistribusikan kepada masyarakat terutama yang terdampak naiknya BBM, misalnya ojek online, ojek konvensional, nelayan, dan seluruh pelaku usaha yang memakai BBM.
Dia memastikan, bantuan-bantuan yang disiapkan pemerintah tepat sasaran sehingga masyarakat bisa mendapatkan bahan makanan dengan mudah dan murah. (*)
