Pendapatan Daerah Kudus Ditarget Naik Rp 51 M, Dewan Harap Kesejahteraan Masyarakat Meningkat

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan bertambah Rp 51,2 miliar.

Jumlah ini meningkat 2,60 persen dari Rp 1,966 miliar menjadi Rp 2,018 miliar. 

Meningkatnya pendapatan daerah diikuti naiknya pendapatan asli daerah (PAD) Rp 12,9 miliar atau 3,39 persen, pendapatan transfer meningkat Rp 33,750 miliar atau 2,13 persen dari Rp 1,584 triliun menjadi Rp 1,618 triliun

Ketua fraksi Golkar DPRD Kudus, Dedhy Prayoga berharap, bupati Kudus bisa mencari celah-celah pendapatan daerah lainnya yang sampai saat ini dimungkinkan belum tergali potensi pendapatannya.

Baca juga: Festival Kuliner Banyumas 2022, Ajang Berburu Beragam Kuliner Nikmat

Sehingga di tahun-tahun selanjutnya, APBD Kabupaten Kudus akan  semakin besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kudus.

"Dari Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, bupati juga meningkatkan belanja daerah menjadi Rp 2,55 triliun. Belanja tidak terduga naik Rp 4,704 miliar menjadi Rp 16,037 miliar, serta belanja transfer meningkat Rp 5,253 miliar menjadi Rp 268,233 miliar," terang Dedhy yang juga sebagai Anggota Komisi C DPRD Kudus, Minggu (4/9/2022).

Terpisah, Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kudus bakal berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, di antaranya dengan melakukan kajian terkait potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Baca juga: Hasil Pertandingan Persis vs PSIS, Mahesa Jenar Akhirnya Selamat dari Kekalahan di Kandang Lawan

Selain itu, pihaknya juga bakal meningkatkan manajemen pengelolaan pajak daerah secara terencana, terorganisir, disertai monitoring dan evaluasi yang ketat. Sehingga, hasil dari pajak sebagai pendataan aktif daerah diharapkan bisa maksimal.

"Kami juga menjalin kerjasama dengan semua elemen, antara lain kerjasama dengan Bank Jateng untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Yaitu dengan memasang alat tapping box guna merekam transaksi pajak daerah, supaya lebih transparan dan akuntabel," terangnya. (*)