Sejumlah SPBU di Kudus Dipadati Kendaraan Malam Ini, Warga: Pengeluaran untuk Beli BBM Semakin Besar

TRIBUNMURIA.COM, KUDUS - Sejumlah SPBU di Kabupaten Kudus mulai dipadati kendaraan menjelang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi pada 1 September.

Antrean panjang terlihat di SPBU Panjang, Kecamatan Bae dan SPBU Undaan Jalan Kudus-Purwodadi, Rabu (31/8/2022) pukul 22.45. 

Sementara SPBU di dalam Kota Kudus tampak lengang, meski terdapat antrean sejumlah sepeda motor.

Seorang pengendara, Fahrus (29) mengaku sudah tahu terkait kabar rencana pemerintah bakal menaikkan harga BBM bersubsidi mulai tengah malam nanti.

Dia pun bergegas mengisi mobilnya dengan BBM jenis pertalite sebelum harga naik.

"Kalau boleh diisi penuh, ya nanti penuh. Tapi biasanya dibatasi," terangnya.

Fahrus mengatakan, jika rencana menaikkan BBM terealisasi, rakyat kecil seperti pelaku UMKM, pekerja buruh pabrik, hingga driver ojek online, bakal terbebani. 

Seperti contoh, dia membutuhkan BBM kurang lebih Rp 20-30 ribu setiap hari untuk bekerja pulang pergi Kudus-Pati.

Kata Fahrus, jika harga BBM Subsidi naik, pengeluarannya juga semakin bertambah, sementara besaran gaji yang diterimanya masih sama.

Baca juga: Dukung Program Gemar Makan Ikan, Ajang Makan 1.500 Porsi Rajungan Gratis di Pati Sukses

Baca juga: Resmikan Gedung Baru, Kini RS PKU Muhammadiyah Banyak Pelayanan, Kandungan Hingga Ortopedi

Baca juga: Antrean Panjang Kendaraan Mengular hingga Jalan Raya, SPBU di Temanggung Dijaga Polisi

Dia berharap, pemerintah menyiapkan solusi konkrit jika benar-benar menaikkan harga BBM subsidi, supaya masyarakat kecil tidak semakin tertekan.

"Kalau BBM naik, seharusnya UMK juga naik, jadi seimbang. Dan semua itu butuh waktu, harus dipersiapkan matang," katanya. 

Seorang sopir truk, Angga menyampaikan, jika BBM subsidi naik, pihaknya tidak mempermasalahkan serius.

Baginya, persoalan naik atau tidak bukan menjadi suatu hal yang utama, selagi pasokan BBM, utamanya jenis solar dan pertalite selalu ada setiap hari.

"Kalau saya sehari bisa habis Rp 250 ribu - Rp 350 ribu. Manut pemerintah saja, yang penting barang ada," katanya. (*)