PKB Siap Bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu, Gus Muhaimin: Asalkan Capresnya Saya

TRIBUNMURIA.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan siap bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), bersama Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namun, Ketua Umum (Ketum) PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau karib disapa Gus Muhaimin, mengajukan satu syarat yang harus dipenihi anggota koalisi.

Pria yang juga akrab disapa Cak Imin tersebut menegaskan, PKB siap bergabung KIB asalakan ia menjadi calon presiden (Capres) yang diusung koalisi pada Pilpres 2024 mendatang.

Baca juga: Di Hadapan Ganjar & Relawan Projo, Jokowi: Ojo Kesusu, meski Mungkin yang Kita Dukung Ada di Sini

Baca juga: Gus Muhaimin Calon Presiden Terfavorit Pilihan Nahdliyin, Hasil Survei Jaringan Informasi Rakyat

Baca juga: Kata Ganjar Ihwal Pernyataan Jokowi di Rakernas Projo: Ojo Kesusu, Ora Nyebut Aku Og, Jangan GR!

Baca juga: Elektabilitas Puan Paling Buncit di Bawah 1 Persen, Hasil Survei Elit Parpol dari Litbang Kompas

"Asalkan Capresnya saya, PKB siap bergabung dengan KIB," kata Muhaimin dalam keterangannya, Minggu (22/5/2022).

Muhaimin menyampaikan hal itu di sela acara "Doa Bersama Ulama dan Habib untuk Perdamaian Dunia" di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jawa Timur, Minggu.

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menyambut baik gagasan KIB.

Menurutnya, koalisi itu sebagai ikhtiar untuk menyamakan kekuatan sehingga mulai mengkristal.

Dia melanjutkan, PKB sangat terbuka untuk menjalin komunikasi dengan partai mana pun dalam menyongsong Pemilu 2024.

"Kami terus menjalin komunikasi di DPR, tapi secara khusus belum. Kami terbuka," jelasnya.

Wakil Ketua DPR itu menambahkan, banyak kalangan yang mendorong dirinya maju sebagai capres pada Pilpres 2024.

Salah satu dukungan itu disebut berasal dari warga Nahdlatul Ulama atau nahdliyin.

"Insya Allah kami siap bersama-sama menyukseskan pemilu dan maju sebagai capres. Itu keinginan sebagian besar warga kami, terutama nahdliyin dan nahdliyat supaya kita punya presiden yang mewakili warga nahdliyin," ungkapnya.

Adapun Muhaimin merupakan salah satu figur yang menyatakan diri bakal maju sebagai capres pada Pilpres dua tahun mendatang.

Safari politik untuk menyatukan langkah dan mendapatkan dukungan juga sudah dilakukannya ke berbagai daerah di Indonesia.

Muhaimin mengungkapkan, dirinya akan terus berikhtiar agar harapan dan cita-cita menjadi presiden dapat terwujud.

Dia berharap, ketika dirinya menjadi presiden, maka Indonesia bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Seperti diketahui, tiga ketua umum parpol, yakni Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum PPP Suharso Monoarfa membentuk Koalisi Indonesia Bersatu.

Koalisi itu disebut bertekad mengawal keberhasilan program pembangunan Presiden Joko Widodo sampai 2024. Namun, banyak pihak yang menilai koalisi itu dibentuk sebagai persiapan menuju Pilpres 2024.

Koalisi strategis

Terpisah, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bisa memperkuat kerja-kerja pemerintahan.

Koalisi yang dibangun tiga partai, Golkar, PAN, dan PPP ini tidak akan menghambat kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, meskipun para ketua umumnya ada di kabinet.

Menurutnya, sejak awal kerja sama tiga partai tersebut untuk menyukseskan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Hal inilah yang bisa membantah tudingan sejumlah pihak koalisi ini bakal menghambat kerja pemerintah.

“Koalisi ini misinya adalah menyukseskan dan melanjutkan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Jadi justru menjadi penguatan terhadap koalisi yang sudah ada di pemerintahan saat ini,” tutur Qodari dalam keterangan, Jumat (22/5).

Ia menambahkan, keberadaan ketua parpol KIB dalam kabinet justru semakin memperkuat kinerja pemerintah. Sebab, kinerja menteri akan berbanding lurus dengan elektabilitas mereka sendiri.

Jika kinerja mereka sebagai menteri bisa maksimal, masyarakat bisa menilai positif yang berdampak pada tingginya insentif electoral terhadap ketum parpol.

“Justru kalau dia kinerjanya tidak maksimal sebagai menteri, maka itu akan memperkecil insentif politiknya,” tegas Qodari.

Pada posisi ini, kinerja menteri bakal sejalan dengan insentif electoral yang bisa diperolehnya. Semakin bagus kinerja seorang menteri yang juga ketum parpol, semakin besar juga insentif electoral yang bisa didapatkannya dari masyarakat.

Qodari menilai munculnya tudingan negatif pada KIB karena ketiga parpol ini sangat strategis dan diperhitungkan. Banyak parpol yang masih ragu-ragu atau kesulitan menjalin koalisi dengan parpol lainnya.

Tapi yang ditunjukkan Golkar, PAN, dan PPP seolah memagari mereka dari manuver politik instan yang tergesa-gesa.

Pernyataan negatif soal KIB muncul dari PDIP karena partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu saat ini masih kesulitan untuk berkoalisi. PDIP yang bisa mengusung sendiri capres-cawapresnya tetap harus mengajak parpol Islam untuk berkoalisi.

Parpol Islam yang belum menyatakan bergabung dengan koalisi manapun tinggal PKB. Berdasar pengalaman yang lalu, PKB seringkali memutuskan koalisi menjelang akhir. Jadi, sulit bagi PDIP untuk menggandeng PKB.

Qodari menilai PDIP juga sulit menjalin koalisi dengan PKS, Demokrat, dan Nasdem. Hanya Gerindra yang paling memungkinkan bisa berkoalisi dengan PDIP, meskipun, partai berlambang burung Garuda ngotot memajukan nama Prabowo Subianto sebagai capres.

"Saya kira PDIP sulit untuk bisa berkoalisi hari ini,” tutur Qodari. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Nyatakan PKB Siap Masuk Koalisi Indonesia Bersatu, Cak Imin: Asal Saya Capresnya dan di Tribun-Timur.com dengan judul Pengamat: Koalisi Indonesia Bersatu Bukan Kendala Bagi Pemerintah